JAKARTA: Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan inkonsistensi Aryanto Sutadi dalam memberikan laporan harta kekayaannya membuat mantan Kapolda Sulawesi Tengah itu sulit untuk lolos jadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.Menurut dia, meski Aryanto memiliki kemampuan teknis dalam pengenanan korupsi karena berlatar belakang polisi, namun integritas dan konsistensi sangat diperlukan bagi seorang pimpinan lembaga antikoruspi itu. Bambang menyoroti ketidakterbukaan Aryanto dalam melaporkan harta kekayaannya dalam uji kelayakan dan kepatuhan hari ini.Upaya Aryanto dalam menutup-nutupi kekayaannya tidak saja saat diuji di Komisi III DPR, namun juga mulai dari proses di Panitia Seleksi (Pansel). Bahkan Aryanto mengaku tidak mungkin bicara blak-blakan soal harta kekayaannya di depan Komisi III DPR.Pengakuan itu disampaikan ketika ditanya soal perbedaan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya dengan hasil penelusuran KPK. Dalam LHKPN, Aryanto menyebut hartanya hanya sekitar Rp 5 miliar. Namun, hasil penelusuran, total hartanya mencapai Rp 8,5 miliar.Dalam penilaian Bambang, Aryanto hanya memiliki nilai 6,5 dalam skala penilaian tertinggi 10 angka untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Kita hanya memberikan penilaian 6,5 untuk Aryanto,” ujarnya.Namun Bambang enggan membeberkan berapa penilaian terhadap Abraham Samad yang sebelumnya juga menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR hari ini. Bambang menyoroti ketidakkonsistenan Aryanto dalam melaporkan harta kekayaannya.Bambang menyebutkan Fraksi Golkar akan tetap menjagokan Bambang Widjojanto di antara delapan calon pimpinan KPK. Namun demikian dia setuju kalau sebagian besar fraksi di Komisi III DPR menjagokan lima nama dari delapan nama tersebut. Mereka adalah Bambang Wijojanto, Yunus Hussein, Adnan Pandu Praja, Abdulla Hehamahua dan Abraham Samad.Mengomentari soal inkonsistensi Aryanto dalam melaporkan kekayaannya, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengatakan mengatakan jawaban Aryanto tersebut akan menjadi penilaian untuk lolos atau tidak dalam ujian itu. Padahal, kata dia, aparat penegak hukum harus melaporkan hartanya seperti diatur dalam UU.Sejumlah anggota Komisi III lainnya juga mencecar Aryanto yang tidak mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam rentang waktu 2001 hingga 2009 . Saat itu, dia menjabat Direktur I Bareskrim, Direktur IV Bareskrim, dan Kadiv Binkum. Atas pertanyaan tersebut Aryanto hanya menjawab dirinya mengalami kesulitan dalam mengisi daftar kekayaan tersebut.Terkait kinerja Aryanto, Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menyebut Aryanto pernah menjadi pembela koruptor yang kasusnya ditangani KPK. ICW menyatakan kredibilitas Aryanto patut diragukan dan sangat kontradiktif dengan kerja pimpinan KPK yang berupaya memberantas korupsi dan mendorong koruptor dipenjara.Selain itu, pernyataan calon pimpinan KPK itu bahwa LHKPN mendorong orang untuk bersikap munafik, kontradiktif dengan upaya KPK menjadikan LHKPN sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
