JAKARTA: Guna meredam konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah, Kementerian Sosial akan mengucurkan dana sebesar Rp150 juta ke setiap desa yang kerap dilanda konflik. "Berapa jumlah dana yang dibutuhkan sedang dihitung. Lagi pula tidak semua desa akan diberi dana Rp150 juta. Kita pilih desa yang kerap dilanda konflik sosial," ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, usai pemaparan 2 tahun kinerja Kemensos 2010-2011, di kantornya hari ini.Dia menyebutkan anggaran Kemensos tahun ini ada sebanyak Rp4,1 triliun untuk pelaksanaan berbagai program yang dibuat oleh kementerian tersebut, temasuk diantaranya biaya untuk penanganan anak jalanan, pakir miskin, dan lainnya.Salim juga menuturkan Kemensos ikut dilibatkan dalam pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial. RUU Penanganan Konflik Sosial dinilai cukup efektif mengantisipasi daerah-daerah yang kerap terjadi konflik sosial."Saat ini pembahasan RUU tersebut belum dilakukan karena masih adanya reses anggota Dewan. Jika reses sudah selesai, pembahasan RUU segera dilakukan," ungkapnya dalam dialog bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, dan Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Fentiny Nugroho.Menurutnya, karena baru akan dibahas setelah selesainya reses anggota Dewan, dia kurang yakin jika pembahasan RUU tersebut akan cepat selesai, apalagi akhir 2011 ini sudah dekat.Fentiny Nugroho mengatakan RUU Konflik Penanganan Konflik Sosial saat ini masih berupa naskah akademik. RUU ini memang relatif baru dalam penanganan konflik sosial."RUU ini penting dan efektif meredam gejolak sosial. Namun dalam pembahasannya harus mendapat kawalan dari kalangan perguruan tinggi," ujarnya.Menurut pengatannya, kinerja Kemensos sudah dilakukan dengan baik. Terkait konflik sosial yang rentan dengan kemiskinan, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dinilainya paling baik, terutama dalam perekrutan SDM pekerjka sosial profesional. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
