JAKARTA: Kementerian Kehutanan dan tim gabungan terus memburu 14 bupati dan mantan bupati yang diduga terlibat penyalahgunaan izin hutan untuk segera di proses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori mengatakan mengungkapkan tim gabungan sudah menyerahkan 14 berkas keterlibatan kepala daerah dan mantan kepala daerah yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan lahan konservasi hutan lindung kepada KPK. Mereka diduga memberikan izin pembukaan lahan konservasi."Sudah lima provinsi dan 14 kepala daerah yang diduga korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujarnya ketika ditemui seusai peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2011 di Istana Wakil Presiden, hari ini.Dia mengatakan target penindakan adalah langsung pemberi izin sehingga Kemehut menggandeng KPK, Bareskrim, maupun Kejaksaan.Dia mengatakan tim gabungan segera berangkat ke Riau untuk bertemu dengan salah satu kepala daerah untuk mengklarifikasi data penyalahgunaan lahan. Menurutnya, penyalahgunaan lahan konservasi di Indonesia sudah sangat luas.Dia mengatakan di Kalimantan ada izin pengelolaan lahan seluas 726.000 hektare oleh 86 perusahaan perkebunan yang diduga menyalahi prosedur.Ditambah lagi dengan izin bermasalah seluas 774.000 hektare di lahan hutan yang digunakan untuk proyek tambang.“Kerugiannya mencapai mencapai Rp 31 triliun. Ini merupakan hasil investigasi tim gabungan Kementerian Kehutanan, Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung Kementerian Lingkungan Hidup, dan KPK," katanya. (bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
