Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dana Otsus Rp30 triliun, Papua masih sengsara

 
M. Syahran W. Lubis
M. Syahran W. Lubis - Bisnis.com 14 November 2011  |  12:22 WIB

 

JAKARTA: DPR meminta agar pelaksanaan otonomi khusus di Papua dievaluasi mengingat tidak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat meski dana yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp30 triliun.
 
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan evaluasi itu perlu dilakukan oleh DPR sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
 
Menurut dia, pemberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) Papua seharusnya memberi manfaat yang seimbang dengan jumlah dana besar tersebut.
 
“Dana otonomi khusus yang telah dikucurkan mencapai Rp30 triliun, tetapi masyarakat Papua tidak merasa ada peningkatan kesejahteraan, karena otonomi khusus tidak berjalan efektif,” ujar Marzuki pada rapat paripurna DPR hari ini.
 
Dia menambahkan tidak efektifnya pelaksanaan Otsus menunjukkan amanat undang-undang belum dilaksanakan secara maksimal. 
Selain mengevaluasi pelaksanaan undang-undang otonomi khusus, DPR juga perlu memperbaiki tata kelola otonomi khusus.
 
DPR, ujar Marzuki, berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan di Papua. DPR juga meminta agar kementerian terkait memberikan stimulus sehingga pemuda Papua memberikan perhatian lebih bagi peningkatan kemakmuran daerahnya sendiri.
 
“Dewan meminta agar dilakukan langkah-langkah konkret yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan,” ujarnya.
 
Menurut dia, tugas DPR adalah mendorong kesadaran generasi muda Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan merasa memiliki Indonesia.
 
Terkait konflik yang berulang terjadi di wilayah paling timur tersebut, Marzuki mengatakan hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor kesejahteraan yang belum merata. Berbagai persoalan sosial ekonomi masyarakat di Papua hingga kini belum menemukan titik terang, katanya.
 
“Akar permasalahan konflik adalah rasa ketidakadilan dan belum meratanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Papua,” ujarnya.
 
Marzuki mencontohkan masih rendahnya layanan pendidikan, kesehatan dan minimnya kesempatan kerja.
 
Oleh karena itu, dia menekankan perlunya keseriusan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dalam mencarikan jalan keluar terhadap konflik yang terjadi di Papua.
 
Marzuki menggarisbawahi tidak perlunya sikap-sikap yang hanya sebatas pernyataan keprihatinan semata. “Semua permasalahan ini memerlukan penanganan serius dan harus dibarengi dengan langkah konkret dari pemerintah,” kata Marzuki. (ln)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top