JAKARTA: Pemerintah akan menggandeng dan berdialog dengan organisasi Papua merdeka (OPM) untuk menyelesaikan konflik sosial dan politik di Papua dan Papua Barat.
Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Dharmono mengatakan OPM merupakan bagian dari masyarakat Papua sehingga harus dilibatkan dalam memulihkan kondisi Papua.
"Selama ini memang OPM ada. Kita akui atau tidak, organisasi itu ada. OPM bagian dari masyarakat Papua. Kami akan melakukan dialog. Sebab tanpa berdialog dengan mereka, persolaan Papua akan mengganjal terus," ujar Bambang dalam jumpa pers bersama Wapres Boediono yang membahas
mengenai Papua hari ini.
Bambang mengatakan UP4B segera berkantor di Jayapura agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secepatnya. Dia mengatakan setelah melakukan kajian mendalam mengenai konflik Papua, penyebab utamanya telah terjadi disharmoni sosial karena adanya ketimpangan
pembangunan. Akibatnya muncul ketidakpuasan dari masyarakat.
UP4B akan melakukan pendekatan sosial ekonomi dengan membangun insfrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Cara kedua dengan pendekatan politik dan budaya dengan membangun dialog konstruktif bersama masyarakat termasuk OPM.
Namun, kata Bambang, UP4B tidak akan ikut campur mengenai masalah PT Freeport di Papua. Sebab, masalah Freport dan serikat pekerjanya merupakan masalah hubungan industrial. Saat ini masalah Freeport sedang ditangani oleh pihak-pihak terkait.
"Freeport itu masalah hubungan industrial yang meluber ke mana-mana. Kasusnya sedang ditangani. Kalau bisa diselesaikan, kami tidak akan ikut campur," katanya.
UP4B dibentuk pertengahan tahun ini sebagai terobosan dari kegagalan otonomi khusus Papua. Selama beberapa tahun, pemerintah mengucurkan dana otonoi khusus di Papua namun hasilnya tidak efektif sehingga dibentuk sebuah unit baru untuk mempercepat pembangunan di provinsi
paling timur itu.
Wapres Boediono mengatakan pembentukan UP4B diharapkan mampu menjawab masalah Papua yang selama ini tidak terselesaikan oleh program otonomi khusus.
"Pendekatannya sama untuk kesejahteraan masyarat Papua. Tetapi kami ingin melalui UP4B ini lebih membumi lagi. Masyarakat akan dilibatkan sejak awal, akan ditanya apa kebutuhannya. Program tidka dari atas ke bawah," kata Wapres.
Boediono menambahkan peningkatan kesejahteraan juga diperluas. Bukan hanya membangun fasilitas infrastruktur dasar, seperti puskesmas, sekolah, melainkan juga pelayanan yang memberikan kemudahan secara fisik, seperti menjamin keamanan dan rasa keadilan. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
