BANDUNG: Kabar ekonomi yang dimuat harian umum di Jabara.l kenaikan pajak daerah di Tasikmalaya yang cukup signifikan, dan laporan BPS tentang pengangguran di Jabar pada kuartal III/2011 turun, serta kenaikan harga rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut laporannya:Pajak daerah naik: Pemkot Tasikmalaya menaikkan retribusi empat sektor pajak secara signifikan atau hingga tarif tertinggi sesuai undang-undang. Kenaikan tersebut dinilai sebagian kalangan dan pengusaha cukup memberatkan.Keempat sektor pajak tersebut di antaranya, pajak karaoke yang semula 20% naik menjadi 75%, PPJ menjadi rata-rata 10% termasuk untuk kalangan sosial seperti masjid dan sebagainya. Pajak galian C dari 20% menjadi 25%, serta parkir menjadi 30%. Sementara, sektor pajak lainnya seperti restoran, hotel, reklame, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tarifnya tetap."Untuk mengakomodir permintaan masyarakat di pelosok, tarif PPJ dinaikkan demi kepentingan pemeliharaan, pemasangan baru,hingga pembayaran kepada PLN," papar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkot Tasikmalaya Rachmat Mamhmuda.(Seputar Indonesia Jabar)Pengangguran turun: Jumlah pengangguran di Jabar pada Agustus menurun dibandingkan dengan jumlah tahun lalu. Sebagian besar tenaga kerja yang ada di Jabar berstatus sebagai buruh."Selama kurun waktu satu tahun terakhir terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 49.548 orang. Pada Agustus 2010 pengangguran tercatat 1.951.391 orang, sedangkan Agustus 2011 tercatat 1.901.843 orang," kata Kepala BPS Jabar Lukman Ismail kemarin.Dia mengatakan, dengan angka tersebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat Agustus 2011 sebesar 9,83%, berkurang 0,50% dibandingkan Agustus 2010, 10,33%.(Pikiran Rakyat)Harga rumah naik: Tingkat kebutuhan perumahan terus mengalami kenaikan. Karenanya, pemerintah menggulirkan program 1 juta rumah. Ironisnya, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan dalam pengadaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kurang efektif mendorong harga jual rumah kalangan itu menjadi lebih murah."Adanya peraturan perpajakan dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), membuat pengadaan rumah MBR saat ini lebih sulit," ujar Ketua I Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Ap2ersi), Endrawan Natawiria, kemarin.Menurutnya, sulitnya pengadaan rumah MBR itu karena beberapa faktor. Antara lain, sebutnya, terjadinya kenaikan harga lahan, bahan bangunan. Selain itu, lanjut dia, ada biaya-biaya lain, dan juga kebijakan pemerintah yang harapan awalnya menekan harga, tetapi justru kurang efektif.(Tribun Jabar) (tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
