Hama penggerek batang kuning ancam Indramayu

BANDUNG: Berita utama yang menghiasi halaman ekonomi di wilayah Jawa Barat a.l. soal ancaman produksi padi dari kegiatan penggerek batang kuning dan DPRD Jabar Kab. Bandung mempertanyakan penyertaan modal untuk PT Cipta Bangun Sarana. Berikut ulasannya:

 

Hama Ancaman Padi: Serangan hama penggerek batang kuning mulai mengancam sejumlah sentra produksi padi pada musim tanam akhir tahun ini. 

 

Gejala munculnya serangan hama dalam skal besar diduga baru terjadi kali ini, seperti terjadi di kab. Indramayu. Hal itu, terutama disebabkan perubahan iklim yang terjadi pada hamparan padi secara terbuka.

 

Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan KIab. Indramayu Sumadjo menjelaskan, gejala bakal membesarnya serangan hama penggerek batang kuning sudah terlihat. Padahal selama ini, serangan hama jenis ini biasanya terjadi dalam skala kecil.

 

Dia mengatakan kondisi iklim yang cepat berubah pada hamaran sawah, ternyata memicu perkembangan larva hama penggerek batang kayu (Pikiran Rakyat) 

 

Modal PT CBC: DPRD Kabupaten Bandung mempertanyakan dana penyertaan modal Pemkab kepada PT Cipta Bangun Sarana (CBS) sebesar Rp510 juta dari APBD tahun 2010.

 

DPRD menilai penggunaan dana kepada perusahaan patungan Pemkab Bandung dan pihak swasta itu belum jelas. “Sudah setahun berjalan, PT CBS tidak memiliki kegiatan jelas. Terus bagaimana pertanggung jawaban uang Rp510 juta yang telah digelontorkan dari APBD 2010 itu,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Yanto Setiyanto di Bandung, kemarin.

 

Menurut dia, hingga kini Dewan belum pernah mendapat laporan dari PT CBS. Setiap kali bertemu dengan komisaris maupun direksi PT CBS, jawabannya selalu tidak jelas. “Mereka mengatakan uang itu ada, tapi entah disimpan di mana? Setiap kali ditanya apa kegiatannya, jawaban mereka pun tidak jelas,” ujar Yanto.

 

Dia mengungkapkan bahwa komisaris PT CBC yang mewakili Pemkab Bandung yaitu Agus Suratman dan Yayat Hidayat harus bertanggung jawab atas uang rakyat yang disetorkan ke PT CBS. Apalagi, setiap bulan para komisaris ini mendapat gaji Rp5 juta. (Seputar Indonesia Jabar)

 

Raskin diganti uang: Tak ingin lagi warga menerima raskin berkualitas jelek, Bupati Ciamis H. Engkon Komara meminta pemerintah pusat mengganti raskin menjadi bantuan uang tunai. 

 

“Raskin berkualitas jelek tidak hanya terjadi di Ciamis. Sudah saatnya pemerintah pusat mengganti raskin dengan bantuan uang tunai,” ujarnya, Rabu.

 

Engkon mengatakan keinginan mengganti raskin dengan uang tunai bukan sekedar gagasan. “Saya selaku Bupati bersama DPRD Ciamis, segera mengirim surat kepada Gubernur jabar dan presiden meminta kebijakan program raskin dievaluasi. Serta mengusulkan agar diganti dengan uang tunai.” (Tribun Jabar)