Hore, mobil murah dijual tahun depan

 
Heri Faisal
Heri Faisal - Bisnis.com 23 September 2011  |  19:35 WIB

 

JAKARTA: Kementerian Perindustrian akan merealisasikan proyek kendaraan angkutan umum murah dan perdesaan mulai tahun depan untuk memacu pembangunan ekonomi di kawasan pelosok negeri guna mengejar target pertumbuhan nasional. 
 
Secara khusus, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan pengembangan mobil murah perdesaan sudah memasuki tahap uji coba tiga buah prototipe (contoh) kendaraan. 
 
Ketiganya adalah pikap Gea buatan PT Industri Kerata Api (Persero), Tawon produksi PT Super Gasindo Jaya dan Mahator buatan PT Maha Era Motor.
 
"Prototipe ini akan diujicoba pada 2012 sebelum diproduksi massal pada 2014. Tahap uji coba pada tahun depan meliputi uji konstruksi, kinerja mesin, uji jalan di jalan raya, dan uji laik jalan. Finalisasi desain sedang disiapkan," katanya kepada Bisnis baru-baru ini.
 
Pemerintah, lanjutnya, bahkan sudah mengusulkan tambahan anggaran untuk pos kegiatan tersebut dalam APBN 2012 senilai Rp141 miliar. Dana tersebut rencananya untuk mendukung kegiatan prototipe mobil murah, perbengkelan, tenaga ahli hingga desain. 
 
Pengembangan mobil murah perdesaan, terangnya, merupakan bagian integral dari program kendaraan bermotor berbiaya murah dan ramah lingkungan (low cost and green car). 
 
Berdasarkan catatan Kemenperin, sampai saat ini sejumlah prinsipal besar otomotif dari Jepang menyatakan tertarik atas skim pemerintah dalam mengembangkan mobil murah dan tengah mempelajari gambaran regulasi dan insentif pemerintah. 
 
Insentif yang diinginkan produsen, terang Hidayat, di antaranya pengurangan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan keringanan bea masuk untuk impor peralatan yang belum diproduksi di dalam negeri guna mendukung kegiatan produksi.
 
Pemerintah, tuturnya, ingin agar industri bisa berkembang cepat. “Karena itu, kami ingin agar insentif-insentif itu bisa diberikan secepatnya. Namun, pemerintah butuh waktu karena kebijakan tersebut terkait dengan instansi lain seperti Kementerian Keuangan,” jelasnya.(sut)
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top