Menteri yang sering telat yang diganti

JAKARTA: Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya akan merombak Kabinet Indonesia Bersatu II. Sejumlah direksi BUMN dan petinggi lembaga nonpemerintah juga akan diganti.
- Bisnis.com 23 September 2011  |  16:44 WIB

JAKARTA: Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya akan merombak Kabinet Indonesia Bersatu II. Sejumlah direksi BUMN dan petinggi lembaga nonpemerintah juga akan diganti.

Dasar pertimbangan pemerintah untuk mengganti sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan perusahaan pelat merah adalah disiplin dan kinerja selama ini."Saat rapat koordinasi (di kantor Menko Prekonomian) jam 07.00, kawan-kawan bisa melihat menteri mana yang rajin, menteri mana yang telat datang. Kawan-kawan bisa melihat (menteri) yang mana yang rapat jam 07.00 datangnya jam 09.00. Yang mana yang datang dan tidak pernah datang," ujarnya di kantornya, Jumat 23 September.Menurut dia, bukan hanya karena sering telat, melainkan loyalitas kerja dari para pejabat tinggi negara dan pimpinan BUMN juga menjadi pertimbangan. Dalam kondisi bangsa saat ini, kata Hatta, porsi jam kerja para pengelola negara ditambah dari biasanya."Kalau biasa bekerja 10 jam, dalam kondisi bangsa seperti ini mbok ya ditambahlah 4 jam lagi, jadi 14 jam," katanya.Dalam reshuffle kabinet kali ini, Hatta Rajasa ikut memberikan masukan. Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut enggan mengungkapkan nama-nama kandidat pejabat negara dan direksi BUMN yang akan dicopot dari jabatannya.Hal tersebut, menurut dia, merupakan domain dari presiden untuk memilih pembantu yang tepat dalam mengelola negara."Saya tidak berani menspekulasikan si A, si B. Kalau itu tadi kan sudah sangat jelas. Kalau pun saya tahu, masa saya harus ngomong."Selain faktor kinerja, lanjut Menko, pergantian direksi BUMN dilakukan karena ada beberapa pimpinan perusahaan yang sudah masuk masa pensiun. Begitu pula untuk lembaga nonpemerintah, evaluasi akan dilakukan karena mempertimbangkan hal-hal tersebut."Jadi apalagi yang mau dispekulasikan tentang reshuffle? Pak Presiden menyatakan sebelum Oktober sudah reshuffle," tegasnya. (ea) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Marissa Saraswati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top