JAKARTA: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan tahun depan sudah tidak ada lagi permukiman kumuh di wilayahnya menyusul diselesaikannya program penataan kawasan tersebut di 416 rukun warga.Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Agus Subardono mengatakan penataan pemukiman tersebut dilaksankan dengan memberikan pelayanan secara prima kepada warga yang tingkat ekonominya rendah melaui program bedah kampung.Sesuai data Badan Pusat Statistik DKI dari 2.694 rukun warga (RW) di Jakarta terdapat 416 RW kumuh. Kami harapkan dengan program itu tidak ada lagi RW kumuh di ibu kota, katanya, hari ini.Menurut dia, penetapan kategori RW kumuh itu berdasarkan 10 variabel meliputi kepadatan penduduk, ventilasi dan tata letak bangunan, kontruksi, kepadatan bangunan, infrastruktur, drainase, air bersih, pembuangan limbah cair dan pengelolaan sampah. Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Triyanto mengatakan peranan serta dukungan dari seluruh stakeholder untuk menyukseskan program penataan RW kumuh sangat diharapkan."Dengan dukungan semua pihak diharapkan program ini makin cepat berjalan sehingga cita-cita untuk membebaskan DKI Jakarta dari RW kumuh dapat segera terwujud, ujarnya.Dia mengatakan beberapa perusahaan atau yayasan menawarkan diri untuk membantu program ini melalui program corporate social responsibility (CSR) dengan perencanaan yang tetap berada dalam koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto sebelumnya mengatakan warga yang tinggal di RW kumuh seperti di bantaran kali dan pinggir rel kereta api akan dipindahkan ke rumah susun (rusun) yang ada di Jakarta Timur yang mampu menampung hingga 1.100 kepala keluarga.Rusun tersebut khusus untuk warga miskin, terutama mereka yang selama ini tinggal di bantaran kali. Rusun dengan sistem sewa itu kini sedang dalam proses pemasangan listrik dan instalasi air agar secepatnya dapat digunakan, ujarnya.Menurut dia sistem sewa itu sebagai salah satu cara agar unit rusun tidak berpindah tangan kepada warga yang mampu. Adapun tarif sewanya disesuaikan dengan kemampuan mereka yang terendah Rp120.000 per bulan dan bisa ditempati selama 20 tahun kemudian diperpanjang lagi.(mmh)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru