JAKARTA: Jaksa Penuntut Umum perkara tersangka kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir pada sidang tanggapan terhadap pembelaan hari ini, menyatakan pemeriksaan saksi dengan teleconference telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Andi M. Taufik, Ketua Jaksa Penuntut Umum, menyatakan salah satu hal yang dipermasalahkan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya adalah terkait pemeriksaan saksi dengan teleconference yang dianggap terdakwa tidak sah. "Dalam perkara ini, penuntut umum telah menerima 16 surat permohonan dari saksi yang memohon untuk tidak diperiksa sebagai saksi secara bertatap muka langsung dengan terdakwa," ujarnya di sela-sela pembacaan sidang tanggapan JPU terhadap pembelaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang ini.Ini sesuai dengan Pasal 9 UU No13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban yang menyatakan saksi dan korban dapat didengar kesaksiannya secara langsung maupun lewat sarana elektronik yang didampingi oleh pejabat yang berwenang.Sebelumnya, tim kuasa hukum Ba'asyir menyatakan saat persidangan, majelis hakim telah melakukan perbuatan yang tidak adil yaitu dengan mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum yang mengizinkan pemeriksaan saksi dilakukan secara teleconference.Dengan adanya teleconference ini, maka dari segi pembuktian, persidangan dianggap tidak sah. Seharusnya apabila saksi tidak bersedia untuk memberikan kesaksian, maka yang harus dilakukan adalah dengan tetap menghadirkan saksi tanpa kehadiran terdakwa, dan bukan dengan teleconference. Tersangka terorisme Abu Bakar Ba,asyir dituduh terlibat dalam tindak terorisme termasuk pelatihan militer di Jantho Aceh. Ba'asyir dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. (msw)
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
