JAKARTA: Badan Usaha Milik Daerah dinilai sulit bersaing dengan perusahaan swasta karena tidak memiliki peraturan yang kuat untuk mendukung perkembang perusahaan.

Kondisi itu mendorong Asoasisi Badan Usaha Milik Daerah (ABUMD) meminta agar DPR segera mengesahkan RUU BUMD.Staf ahli Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Sunarsip mengatakan saat ini sedikitnya ada 12 undang-undang (UU) yang mengikat BUMD dalam beroperasi. Dari 12 UU itu, menurutnya, ada yang menghambat kinerja BUMD, sehingga tidak bisa bersaing dengan perusahaan swasta. Salah satunya, paparnya, ketentuan yang menyatakan BUMD adalah institusi pelayanan publik, di mana institusi pelayanan publik dilarang mencari untung.Dia mencontohan BUMD dilarang menjaminkan aset untuk mendapatkan pinjaman bank yang diatur dalam pasal 49 (6) UU 1/2004 tentang Perbendaharan Negara. Padahal, sebagian besar BUMD memiliki usaha yang rugi sehingga sulit mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. "Ini yang menyebabkan sebagian besar BUMD itu tidak bankable [tidak dapat mengakses pinjaman perbankan]," jelasnya, dalam sebuah diskusi, akhir pekan lalu. Dia menambahkan meskipun aturan tentang privatisasi telah diatur dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, tetapi aturan ini dapat menghambat BUMD untuk menjadi perusahaan terbuka, karena dalam go public, sebagian kepemilikan dialihkan kepada pihak lain. (esu)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru