Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kumpulkan Pengusaha DAS Citarum, Luhut Evaluasi Penanganan Limbah

Menteri Koordinator Maritim Luhut B Pandjaitan menggelar pertemuan dengan pengusaha dan industri dalam rangka percepatan penanganan limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
Menteri Koordinator Maritim Luhut B Pandjaitan menggelar pertemuan dengan pengusaha dan industri dalam rangka percepatan penanganan limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Rabu (1/8)./JIBI-Wisnu Wage
Menteri Koordinator Maritim Luhut B Pandjaitan menggelar pertemuan dengan pengusaha dan industri dalam rangka percepatan penanganan limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Rabu (1/8)./JIBI-Wisnu Wage

Bisnis.com, BANDUNG - Menteri Koordinator Maritim Luhut B Pandjaitan menggelar pertemuan dengan pengusaha dan industri dalam rangka percepatan penanganan limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Pertemuan yang digelar di Hotel Hilton, Bandung, Rabu (1/8/2018) tersebut juga dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jabar M Iriawan, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi, Kajati dan puluhan pengusaha dan pemilik industri di bantaran Citarum.

Luhut mengatakan pertemuan kesekian kalinya ini pihaknya tetap menekankan agar para pengusaha serius bersama pemerintah mengatasi persoalan limbah Citarum.

“Kita harus tekad, jangan bicara politik disini, jangan minta perlindungan, mint perlindungan ke Tuhan saja, sepanjang Anda sesuai aturan jangan takut,” ujar Luhut.

Menurutnya, akibat persoalan limbah tak hanya mengancam masa depan warga Jawa Barat yang bisa mengalami stunting, namun juga berakibat pada rusaknya ekosistem laut.

“Delapan puluh persen sampah di laut datangnya dari darat dari sungai Ciliwung, Citarum. Laut kita terkotor kedua di dunia, jadi komitken kita bersihin di darat. Akibat pariwisata juga terdampak bagaimana turis mau datang?” tanya Luhut.

Menurutnya, secara berkala urusan yang dikomandoi Satgas Citarum Harum ini akan terus mengevaluasi dan memperbaharui tindakan penanganan di lapangan.

“Ini harus kita selesaikan, kita perbaiki ramai-ramai. Dampak 11% GDP terganggu. Saya berharap masyarat Jabar yang terkenal dengan kepintaran dan spiritnya tunjukan. Teman teman pengusaha jangan main-main. KPK bisa kita ajak karena menganggu merugikan negara soal pajak, kami tidak mau itu jika kita selesaikan dengan baik,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper