Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hun Sen Klaim Menang, Oposisi Kamboja Ajak Dunia Internasional Tolak Hasil Pemilu

Partai Rakyat Kamboja (Cambodian People's Party/CPP) yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Hun Sen mengklaim memenangkan seluruh 125 kursi parlemen dalam Pemilu yang digelar pada Minggu (29/7/2018).
Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen, yang juga Presiden Cambodian People's Party (CPP), (tengah) menunjukkan jarinya setelah memilih dalam Pemilu di Takhmao, Provinsi Kandal, Kamboja, Minggu (29/7)./Reuters-Samrang Pring
Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen, yang juga Presiden Cambodian People's Party (CPP), (tengah) menunjukkan jarinya setelah memilih dalam Pemilu di Takhmao, Provinsi Kandal, Kamboja, Minggu (29/7)./Reuters-Samrang Pring

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Rakyat Kamboja (Cambodian People's Party/CPP) yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Hun Sen mengklaim memenangkan seluruh 125 kursi parlemen dalam Pemilu yang digelar pada Minggu (29/7/2018).

"CPP memenangkan 77,5% suara dan memenangkan seluruh kursi parlemen. Partai lainnya tidak mendapatkan kursi sama sekali," ujar juru bicara CPP Sok Eysan, seperti dilansir Reuters, Senin (30/7).

Klaim tersebut disampaikan di tengah protes dari pihak oposisi, kelompok aktivis, dan sejumlah negara yang menyatakan Pemilu tersebut digelar dengan tidak adil maupun bebas.

Sejumlah pihak mengatakan Pemilu tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi negara Asia Tenggara itu menyusul dibubarkannya oposisi utama CRP, Partai Keselamatan Nasional Kamboja (Cambodian National Rescue Party/CNRP), pada tahun lalu dan pemenjaraan atas pemimpinnya, Kem Sokha.

Mantan Presiden CNRP Sam Rainsy, yang tinggal di pengasingan, menilai Pemilu kemarin adalah kemenangan hampa bagi Hun Sen.

Hun Sen adalah mantan komandan militer pada masa Khmer Merah, yang memimpin Kamboja selama hampir 33 tahun.

Pemerintah AS telah menjatuhkan pembatasan visa bagi sejumlah pejabat pemerintah Kamboja dan meningkatkan sanksi terhadap orang-orang dekat Hun Sen. Sementara itu, Uni Eropa (UE) mengancam bakal memberikan sanksi kepada Kamboja.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Deputi Direktur Urusan Luar Negeri CNRP Monovithya Kem meminta dunia internasional untuk menolak hasil Pemilu.

"Tanggal 29 Juli 2018 menandai matinya demokrasi di Kamboja, hari yang hitam dalam sejarah modern," tegas Wakil Presiden CNRP Mu Sochua.

Dalam Pemilu kemarin, jumlah warga yang memilih tercatat lebih dari 82%. Hasil sementara Pemilu baru akan diumumkan pada pertengahan bulan depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Annisa Margrit
Editor : Annisa Margrit
Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper