Kabar24.com, JAKARTA -- Fraksi PPP di DPR menolak rencana pemerintah memberlakukan jam belajar selama 8 jam sehari dan 5 hari sekolah (Senin-Jumat) pada tahun ajaran baru Juli 2017 mendatang.
Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan program sekolah lima hari sepekan ini telah diwacanakan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan sejak akhir tahun lalu dengan istilah full day school.
Reni mengatakan, kala itu pemerintah berjanji melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu sebelum diterapkan dan melaporkannya ke DPR.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan kajian atas rencana penerapan program tersebut,” kata Reni seperti dilansir laman web DPR, Senin (12/6/2017).
Penolakan ini karena masih terdapat sejumlah masalah jika program itu dipaksakan. Ia mencontohkan jika penerapan jam belajar selama delapan jam dalam sehari namun masih banyak ketersediaan infrastuktur sekolah yang tidak memadai.
"Masih banyak dalam satu sekolah dibuat dua gelombang jam sekolah, yakni pagi dan sore karena keterbatasan lokal sekolah," kata Reni.
Baca Juga
Reni juga mengingatkan program itu akan menggerus eksistensi pendidikan non-formal keagamaan maupun kursus lainnya di luar jam sekolah seperti madrasah diniyah (madin).
"Waktu anak-anak usia sekolah akan habis waktunya di bangku sekolah,” tambah Reni.
