Bisnis.com, JAKARTA—Sebuah perusahaan konsultan Singapura diketahui telah membayar US$80.000 atau setara Rp1 miliar kepada sebuah firma pelobi asal Las Vegas untuk membantu Presiden Joko Widodo mendapatkan akses ke Gedung Putih, dalam muhibah Presiden RI ke Amerika Serikat, akhir Oktober lalu.
Hal itu diungkapkan oleh Dr. Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara pada School of Oriental and African Studies di London. Buehler mengungkapkan hal tersebut melalui artikelnya yang dipublikasikan di situs New Mandala, http://asiapacific.anu.edu.au, pada Jumat (6/11).
New Mandala adalah situs yang didirikan oleh Profesor Andrew Walker dan Dr Nicholas Farrelly dari Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University, pada Juni 2006. Situs ini berisi rangkaian analisis dan perspektif politik terkait dengan dinamika yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.
Dalam artikelnya, Buehler mengutip dokumen per 8 Juni 2015 yang dibuka ke Kementerian Kehakiman AS per 17 Juni 2015. Dokumen itu menyatakan bahwa konsultan Singapura, Pereira International PTE LTD, telah menyepakati kerja sama dengan R&R Partners Inc, pelobi asal Las Vegas, AS, senilai US$80.000.
Dengan kesepakatan itu, R&R Partners akan bekerja sebagai konsultan bagi para pejabat RI, yang membantu untuk mendapatkan akses ke Washington, dalam rangka kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS. R&R Partners juga akan mengomunikasikan pentingnya RI bagi AS di sektor keamanan, perdagangan, dan ekonomi, kepada orang-orang berpengaruh di Gedung Putih.
Kontrak tersebut juga mengidentifikasi sosok konsultan yang dimaksud, yaitu Morgan Baumgartner, selaku Executive Vice President and General Counsel R&R Partners. Kontrak itu diteken oleh Sean Tonner selaku President R&R Partners, and Derwin Pereira atas nama Pereira International.
Menurut Buehler, situs web R&R Partners tidak menunjukkan bahwa konsultan tersebut tahu banyak tentang dinamika politik di Indonesia atau berpengalaman bekerja di Indonesia, sehingga bisa mengomunikasikan pentingnya RI bagi AS. Hal ini juga dikonfirmasi oleh latar belakang Baumgartner dan Tonner.
Sebaliknya, Derwin Pereira, konsultan Singapura yang membayar US$80.000 ke R&R Partners untuk Pemerintah RI, punya track record yang sangat meyakinkan. Dia mantan Kepala Biro The Straits Times di Jakarta pada 1998, lalu ditempatkan di Washington, hingga akhirnya resign dan mendirikan konsultan.
Pereira, master dari Harvard ini, adalah juga anggota dewan internasional pada Kennedy School's Belfer Center for Science and International Affairs. Pereira juga membiayai Derwin Pereira Graduate Fellowship untuk mendukung program bea siswa Edward S. Mason bagi pelajar dan mahasiswa dari Indonesia.
Dia juga pernah bekerja sama dengan Yayasan Anchora yang didirikan mantan Menteri Perdagangan era Presiden Yudhoyono yaitu Gita Wirjawan, guna menyeleksi warga negara RI yang layak mendapat bea siswa. Salah satu yang lolos dari ‘seleksi’ itu adalah Agus Yudhoyono, anak sulung Presiden Yudhoyono.
Selain itu, sejak 2012, Pereira juga mensponsori Derwin Pereira Indonesia Initiative (DPII), sebuah seri dialog yang digelar di Washington-AS, yang menampilkan para politisi Indonesia yang diperhitungkan bersama Center for Strategic and International Studies (CSIS), salah satu lembaga think tank di Indonesia yang dikenal memiliki jaringan luas.
Meski Pereira memiliki track record yang panjang dalam urusan lobi dengan elit-elit di pemerintahan Indonesia, kontraknya dengan R&R Partners tak sedikit pun menyebut nama atau pejabat RI, termasuk Menko Polkam Luhut Pandjaitan, yang berangkat ke AS pada Maret lalu terkait dengan muhibah Presiden.
Akan tetapi, Buehler mencatat, Pereira memiliki kaitan yang jelas dan sangat erat dengan Luhut Panjaitan. Pereira menulis sejumlah cerita tentang Luhut saat menjadi wartawan The Straits Times di Indonesia, dan juga mewawancarainya di Singapura saat Luhut menjadi Dubes RI untuk Singapura pada 1999-2000.
Situs Pereira International juga menampilkan foto Luhut sama seperti yang terpampang pada situs Toba Sejahtra, perusahaan tambang dan perkebunan milik Luhut. "Namun, tak ada bukti bahwa Luhut-lah yang memerintahkan Pereira untuk membayar R&R Partners sebesar US$80,000 atas jasa lobinya," ungkap Buehler.
Dalam artikel itu, Buehler menilai pencapaian diplomasi dari muhibah Presiden RI ke AS mengecewakan. Selain adanya R&R Partners tadi, dia juga menyebut lemahnya koordinasi antarpejabat dan diplomat RI. Belum ada respons dari Kantor Presiden, Kemenlu RI, maupun Pereira atas artikel Buehler ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
