Bisnis.com, JAKARTA—Pembentukan Kantor Staf Presiden jadi satu dari sejumlah selisih yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Seperti dikutip di Tempo.co, Kamis 19 Maret 2015 lalu, Jusuf Kalla mengaku baru tahu unit khusus yang digawangi Luhut Binsar Panjaitan ketika Jokowi melantik pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu pada 31 Desember 2014.
Kalla mengaku kecewa karena kewenangan Luhut diperluas dan dianggap mempreteli sebagian fungsi wakil presiden lewat peraturan presiden, tentang Kantor Staf Presiden yang dikeluarkan pada 25 Februari 2015.
Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Presiden Jokowi meminta Luhut dan timnya memberikan masukan dan pertimbangan.
"Fokusnya membantu kerja presiden untuk mengawasi dan mengendalikan program nasional. Termasuk memberikan masukan kepada presiden," kata Andi Widjajanto, Jumat 20 Maret 2015 lalu.
Luhut menyiapkan tim di kantornya, sejak Januari lalu. Kantor Kepala Staf Kepresidenan yang dibentuk meniru konsep sayap barat atau west wing di Gedung Putih, Amerika Serikat, ini berkantor di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan.
Kantor ini dipimpin Luhut sebagai Kepala Staf, dengan lima deputi, meningkat dari rancangan awal yang hanya tiga deputi.
Lima nama Deputi di Star Kepresidenan adalah Deputi Monitoring dan Evaluasi Darmawan Prasodjo, Deputi II Bidang Pengelolaan Program prioritas dipegang Yanuar Nugroho.
Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis yaitu Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik adalah Eko Sulistyo dan Deputi V Bidang Prediksi dan Analisis Informasi Strategis dipegang Mayjen Andoko Wiradi. (Purbaya Yudhi Sadewa, Orang Dekat Hatta Rajasa Masuk Lingkaran Istana)
Menurut Luhut, Darmawan Prasodjo dipilih karena memilih keahlian di bidang energi dan ekonomi. Politikus PDIP pada pemilihan tahun lalu itu memiliki hubungan lama dengan Luhut dan Jokowi. Darmawan adalah salah satu anggota tim persiapan debat kampanye Jokowi.
Darmawan sebetulnya menggantikan Puan Maharani di DPR menyusul penunjukkan Puan sebagai Menteri Koordinator di kabinet Jokowi. Namun Darmawan "diminta' bergabung dalam tim yang memperkuat Istana.
Adapun Yanuar Nugroho menjadi deputi atas permintaan Presiden Jokowi. Yanuar, mantan Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) adalah kawan Jokowi sejak dari Solo. Doktor lulusan Universitas Manchester ini banyak menjadi teman diskusi Jokowi, menjelang presiden dilantik.
Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa masuk karena Luhut. Menurut pendiri Detasemen 81 Sandi Yudha Kopassus, Purbaya juga aktif membantu kampanye Jokowi melalui Tim Bravo Lima, sayap relawan pendukung Jokowi yang dipimpin langsung oleh Luhut.
Diakui Luhut, Purbaya menjadi kontroversi karena banyak orang menyoal posisinya sebagi anggota Staf Ahli Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Secara profesional memang membantu Hatta, namun saat kampanye ia sudah membantu Jokowi, tapi tidak terlihat," kata Luhut.
Sementara Eko Sulistyo, adalah anggota tim kampanye Jokowi dari Solo. Menurut Luhut, Eko dipilih karena dinilai jaringan yang kuat di masyarakat. Pengalamannya menjadi relawan pada kampanye, menjadi pertimbangan. "Dia akan menjalankan fungsi komunikasi ke parlemen, partai politik dan relawan," kata Luhut.
Kelima nama itu sudah diajukan kepada Presiden Jokowi. Sumber Tempo di Istana menyebutkan, kabarnya Keputusan Presiden tentang para deputi itu sudah diteken sebelum Presiden berangkat ke Jepang. "Lima deputi itulah yang akan menjadi bemper Presiden Jokowi," kata politikus di Istana itu.
Karenanya, sudah beberapa kali beberapa dari deputi itu terlihat ikut dibawa Luhut dalam rapat kabinet terbatas."Tugasnya memberikan masukan alternatif kepada presiden, untuk mempermudah pengambilan keputusan," kata politikus itu. Cara ini, dilakukan karena selama ini, Presiden Jokowi merasa ditekan oleh sejumlah politikus koalisi partai yang menyokongnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
