Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Blak-blakan Menkopolhukam soal NPWP Jokowi hingga Sri Mulyani Bocor

Ini jawaban Menkopolhukam Hadi Tjahjanto soal bocornya data 6 juta NPWP termasuk milik Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani.
Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto saat konferensi pers di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (7/8/2024). JIBI/ Maria Yuliana Benyamin.
Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto saat konferensi pers di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (7/8/2024). JIBI/ Maria Yuliana Benyamin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menkopolhukam Hadi Tjahjanto buka suara ihwal dugaan kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memvalidasi data yang dibocorkan seperti nomor handphone, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Analisa sementara yang sudah didapatkan BSSN adalah sebagain data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

Dia menduga data-data tersebut diperoleh dari Kota/Kabupaten, sehingga sebagian data yang dibocorkan tidak sesuai dengan pemiliknya, baik itu NIK maupun NPWP. 

Kemudian, sejauh ini yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dugaan kebocoran data itu, tim Computer Security Incident Response Team (CISRT) dari Kementerian Keuangan sudah menindaklanjuti secara internal dengan melibatkan tim BSSN.

Lebih jauh, dia menyebutkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran data ini. Akan dilaksanakan rapat tingkat menteri dengan Dirjen Pajak dalam waktu dekat.

“Kami dari Kemenkopolhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini. Dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan dihadiri oleh BSNN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait kebocoran ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. 

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu. 

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. 

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper