Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengerahkan 77 auditor untuk mengawal tata kelola penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono mengatakan puluhan auditor itu dikerahkan untuk menjaga akuntabilitas PON tersebut.
"BPKP juga bersinergi dan berkolaborasi dengan APIP kementerian terkait serta Inspektorat Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dalam mengawal akuntabilitas dan tata kelola event olahraga berskala nasional ini," ujarnya dalam keterangan, dikutip Kamis (12/9/2024).
Dia juga menyampaikan 77 auditor itu terdiri dari BPKP pusat 14 orang, BPKP Perwakilan Aceh 41 orang, dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumut 22 orang.
Sebelumnya, Menpora RI Dito Ariotedjo telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejagung RI untuk mengusut dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON XXI.
Oleh karenanya, menurut Dito, setiap keluhan pelaksanaan terkait PON akan dijadikan dasar untuk meminta pendampingan maupun pelaporan kepada Kejagung maupun Bareskrim. Sebab, keduannya merupakan Satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON sesuai Keppres No.24/2024.
Baca Juga
Hanya saja, politisi Partai Golkar ini enggan memerinci secara detail pengusutan terkait dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON XXI 2024. Terlepas dari itu, Dito menegaskan bahwa pihaknya ingin perhelatan PON itu sukses terlaksana.
"Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan. Prinsipnya kita ingin ini menjadi PON yang sukses," kata Dito.
Dalam hal ini, Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa menyatakan bahwa pihaknya segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi penyelenggaraan PON pada Jumat (13/9/2024).
"Tim satgas dari Mabes, hari Jumat [13/9/2024] menuju ke lokasi PON XXI diantaranya untuk memberikan pendampingan Kemenpora dan mendalami hal yang dilaporkan," ujarnya.
