Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar blak-blakan menyebut pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang menunjukkan adanya langkah aparat penegak hukum dalam mengganggu netralitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Cak Imin, sapaannya, menyoroti agar aparat penegak hukum harus netral dalam mengawal Pemilu 2024 yang pelaksanaannya tinggal sekitar 46 hari lagi.
"Kepolisian harus netral, kita menemukan indikasi-indikasi aparat hukum, mulai melakukan langkah-langkah yang mengganggu netralitas Pemilu," ujarnya saat ditemui di Madiun, Jawa Timur, Sabtu (30/12/2023).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan setuju dengan pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin, mengenai menteri kabinet yang diminta mundur apabila kinerjanya terganggu lantaran ikut Pilpres 2024.
"Setuju sekali, independensi aparat pemerintah termasuk pada menteri, kalau bisa mundur, kalau enggak ya minimal cutinya harus diumumkan secara terbuka sehingga tidak ada conflict of interest," lanjutnya.
Untuk diketahui, komposisi partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies-Muhaimin terdiri dari Partai Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hanya PKS yang merupakan oposisi di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Baca Juga
Menteri-menteri dari koalisi pendukung Anies-Muhaimin saat ini yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dari Nasdem, dan tiga menteri dari PKB yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.
