.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.
Mengutip Reuters, Kamis (14/12/2023) pengesahan tersebut resmi pada Rabuwaktu setempat. Partai Republik sebagai oposisi bersatu di dalam upaya tersebut.
DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik memberikan suara 221-212 untuk menyetujui penyelidikan. Objek penyelidikan mencakup apakah Biden mendapatkan manfaat yang tidak benar dari urusan bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden.
Keputusan penyelidikan tersebut diperoleh beberapa jam setelah anak Biden tersebut menolak panggilan untuk bersaksi.
Lebih rinci, Partai Republik di DPR AS menuduh bahwa Biden dan keluarganya mendapat keuntungan dari tindakannya saat ia menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama pada 2009-2017. Utamanya, terkait bisnis putranya di Ukraina dan China pada periode tersebut.
Mereka mengklaim menemukan bukti bahwa putra Biden memberi kesan kepada kliennya bahwa ia dapat memberikan akses ke kantor Wakil Presiden.
Baca Juga
Gedung Putih sendiri telah menolak penyelidikan karena dinilai tidak berdasar oleh fakta dan bermotif politik. Biden sendiri juga sedang mempersiapkan kemungkinan pertandingan ulang pemilu 2024 dengan Donald Trump.
Trump sendiri merupakan presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali, dan kini sedang mempersiapkan empat persidangan mengenai kriminal yang akan datang.
Namun, upaya tersebut hampir pasti akan gagal menggulingkan Biden dari jabatan. Meskpun DPR memilih untuk memakzulkan presiden, Senar kemudian harus memilih untuk menghukumnya di atas tuduhan dua pertiga suara.
Adapun, hal tersebut mustahil lantaran Demokrat memegang mayoritas sebesar 51-49 suara. Namun upaya ini dapat membantu Partai Republik menyoroti tuduhan korupsi mereka, melalui sebagian besar kampanye 2024.
Pemungutan suara tersebut dilakukan tiga bulan setelah Partai Republik secara informal memulai penyelidikan dan bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk menggulingkan presiden atau pejabat lain dari jabatan.
Namun, otorisasi dapat memberikan lebih banyak otoritas hukum bagi Partai Republik, untuk memaksa pemerintahan Biden bekerja sama, dan dapat membantu menangkal tuduhan dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa penyelidikan ini tidak memiliki legitimasi.
Biden juga mengecam anggota Partai Republik di DPR karena tidak bertindak sesuai dengan permintaannya, untuk prioritas domestik atau menyediakan dana darurat untuk Ukraina dan Israel.
"Anggota Partai Republik di DPR tidak mendukung saya. Alih-alih melakukan apa pun untuk membantu membuat kehidupan orang Amerika lebih baik, mereka fokus menyerang saya dengan kebohongan," kata Biden.
