Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir penguasa yang tidak mau mengikuti aturan pembatasan jabatan dua periode seperti semangat Reformasi 1998.
Pernyataan itu Megawati sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023).
"Dulu, Reformasi itu apa sih? Kan mengubah, mengubah jabatan seorang pemimpin supaya ada batas waktu. Ya sudah, itu bagian dari amandemen dan itu bagian yang diputuskan. Ya sudah lah, aturan itu mbok diikuti, jangan dilanggar-langgar," ujar Megawati.
Meski demikian, presiden ke-5 RI ini juga mengingatkan kepada para relawan dan kadernya agar juga tidak melanggar aturan pembatasan jabatan itu.
"Tapi kalian juga jangan melanggar, iya nanti giliran semprit [heboh], tapi kalian juga maling, aduh," kata Megawati.
Dia pun meminta pihak yang disinggung agar sadar atas segala perbuatan. Megawati kode, pihak disindirnya merupakan 'Bapak-bapak'.
Baca Juga
"Sudah berhenti deh bapak-bapak yang saya sindiri ini, insaf," katanya.
Sebagai informasi, beberapa waktu laku sempat heboh tudingan PDIP yang sebut 'Pak Luruh' meminta dukungan perpanjangan masa jabatan tiga periode. 'Pak Lurah' sendiri julukan yang kerap disematkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahkan berani mempertanggungjawabkan pernyataannya bahwa Pak Lurah memang ingin memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.
"Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu ada. Ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan," jelasnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Kemudian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespons PDIP soal kabar Jokowi meminta masa jabatan tiga periode dan penundaan pemilihan umum (pemilu). Bahlil mengaku dirinya lah yang mula-mula menyinggung soal tiga periode masa jabatan presiden, bukan dari Jokowi.
"Waktu itu saya katakan bahwa itu [tiga periode presiden] kan harus ada aturannya, silakan aspirasi diserahkan kepada parlemen dan hukum, dan memungkinkan enggak? Kalau enggak ya sudah," tuturnya di Djakarta Theater, Sabtu (28/10/2023)
