Bisnis.com, JAKARTA – DPR akan mengawasi netralitas TNI khususnya terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui Panja Netralitas TNI.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan bahwa Panja Netralitas TNI sudah dibentuk pekan lalu, Rabu (8/11/2023).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Utut Adianto merupakan Ketua Panja tersebut.
"[Panja Netralitas TNI] sudah dibentuk melalui rapat internal tanggal 8 November, dan kita juga sudah menetapkan ketuanya. Yang akan memimpin adalah Pak Utut. Beliau berkenan memimpin, dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan, dan juga anggota Komisi I," katanya usai rapat pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Gedung DPR, Senin (13/11/2023).
Meutya mengatakan bahwa panja yang sudah dibentuk itu akan mengawasi netralitas TNI khususnya selama rangkaian Pemilu 2024.
Menurut Politisi Golkar itu, Jenderal Agus Subiyanto yang disetujui untuk menjadi Panglima TNI juga menyetujui pembentukan panja tersebut.
Baca Juga
"Dan beliau sebelum fit and proper test sudah menyatakan siap, seluruh fraksi juga menyatakan siap untuk mengawal. Jadi ini menepis kekhawatiran semua," kata Meutya.
Di sisi lain, Jenderal Agus Subiyanto juga menyatakan bahwa akan mengedepankan netralitas di lembaga yang akan dipimpinnya itu.
"Tentang netralitas TNI, saya sudah sampaikan kepada Komisi I bahwa kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati," katanya pada kesempatan yang sama.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu merujuk netralitas TNI sudah diatur pada Undang-undang (UU) tentang TNI maupun UU Pemilu.
Mantan Komandan Pasukan Pengaman Presidem (Danpaspampres) itu bahkan menyebut prajurit TNI bisa dipidana atau mendapatkan hukuman disiplin apabila terlibat politik praktis, sesuai dengan aturan pada UU Pemilu.
"Kami sudah menjelaskan ke Komisi I langkah-langkah netralitas TNI salah satunya saya memberikan buku saku yang harus dimiliki prajurit, dan memberikan penyuluhan dan penekanan kepada prajurit sampai ke tingkat pangkat terendah," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panja Netralitas TNI untuk Pemilu 2024.
Usulan itu disampaikan Utut dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).
"Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI," ujar Utut.
Dia mengaku tidak ragu komitmen panglima TNI beserta kepala staf-nya untuk menjaga netralitas para prajurit. Meski demikian, dia takut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang malah akan memerintahkan petinggi TNI agar memihak ke salah satu calon tertentu dalam ajang Pemilu 2024.
"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup enggak bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum?" jelas Utut.
Adapun hari ini seluruh fraksi di Komisi I DPR menyetujui pengangkatan Jenderal Agus Subiyanto untuk menjadi Calon Panglima TNI selanjutnya.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyampaikan bahwa pada pembahasan tertutup Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hari ini, Senin (13/11/2023), sembilan fraksi telah menyetujui Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI.
Tidak hanya itu, sembilan fraksi juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana Yudo Margono dari Panglima TNI.
Mantan jurnalis dan penyiar televisi itu mengatakan bahwa pengangkatan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI akan dibawa ke rapat paripurna pekan depan, 21 November 2023, sebelum dilantik oleh Presiden.
