Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan, posisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono perlu diganti pada saat masa jabatannya berakhir.
Dia mengatakan, usulan tersebut seiring dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dimana setiap tahunnya Pj Gubernur DKI akan dievaluasi dan pergantian.
“Pihak Mendagri pernah mengatakan bahwa Pj Gubernur DKI akan dievaluasi setiap tahun dan akan ada pergantian. Sebaiknya janji itu dilaksanakan,” ujar Taufik kepada wartawan, Kamis (12/10/2023).
Di samping itu, kinerja Heru selama setahun terakhir meskipun sebagian programnya melanjutkan program Gubernur DKI terdahulu, namun program yang dijalankan ini tidak berjalan dengan maksimal, seperti tingkat kemacetan Jakarta bertama, dan polusi udara Jakarta juga menjadi salah satu tertinggi di dunia.
“Ternyata Pj Gubernur DKI tidak serius meneruskan program tersebut yang akibatnya kemacetan Jakarta malah bertambah, dan Jakarta juara polusi udara se-dunia,” jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI ini menambahkan, usulan Heru diganti juga seiring subsidi pangan untuk warga melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengalami penurunan pelayanannya, sehingga antrian warga jadi panjang, bahkan ada yang dari pagi untuk mengantri mendapatkan subsidi tersebut.
Baca Juga
Seiring kondisi tersebut, PKS cenderung merekomendasikan Pj Gubernur DKI Jakarta yang diisi oleh Heru Budi Hartono diganti dengan yang lain. Usulan ini semakin kuat karena dia tidak dipilih langsung oleh warga.
“Gantilah, apalagi Pj Gubernur DKI itu bukan orang yang dipilih oleh warga Jakarta, sehinggga chemistry dengan rakyat Jakarta sangat kecil. Rakyat Jakarta tidak pernah merasa memilih Pj Gubernur DKI untuk menjadi pemimpinnya,” jelasnya.
Di lain pihak, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan, komunikasi publik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terhadap masyarakat kurang maksimal, sehingga sejumlah program tidak dieksekusi dengan baik.
“Ketika komunikasi baik, maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikasi publiknya kurang baik, maka yang terjadi tersendat-sendat,” ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/10/2023).
Komunikasi publik yang kurang baik tersebut dari awal menjabat hingga masa akhir jabatannya tidak ada perubahan sama sekali. Menurut dia, seharusnya Dinas Kominfo bisa membantu kekurangan Heru agar program yang dijalankan Pemprov DKI tidak tersendat-sendat.
“Kominfo harusnya yang backup, ini faktor utama yang harus bisa mengarahkan komunikasi publik ada kominfo. Sampai sekarang tidak ada perubahan, gak tahu yang bebal siapa,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
