Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Respons AHY Usai Disebut Luhut Kampungan

AHY menyatakan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak bisa melarangnya untuk menyampaikan pendapat, meski menyebutnya seorang kampungan.
Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pihaknya mengajukan kontra memori atas  peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023). JIBI/Bisnis-Szalma Fatimarahma
Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pihaknya mengajukan kontra memori atas peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023). JIBI/Bisnis-Szalma Fatimarahma

Bisnis.com, BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak bisa melarangnya untuk menyampaikan pendapat, meski menyebutnya seorang kampungan.

AHY pun menyatakan tak bisa melarang Luhut untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh sebab itu, dia ingin setiap pihak menghormati pendapat pihak lain.

"Saya menghormati, Pak Luhut itu adalah senior saya, saya menghormati beliau punya pandangan seperti itu," jelas AHY di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Sabtu (22/7/2023).

Dia menegaskan, di negara demokrasi setiap pihak punya hak untuk menyampaikan pendapat. Sehingga, dirinya tak akan berhenti meski disebut Luhut sebagai orang kampungan.

"Saya menghormati kalau beliau menyampaikan itu tetapi kami punya hak untuk menyampaikan pandangan dan juga apa yang kami rasakan," ujarnya.

AHY menjelaskan, dirinya hanya tak ingin pemilu diatur oleh para penguasa. Dalam demokrasi, lanjutnya, seharusnya calon pemimpin alternatif tak boleh dihadang untuk maju dalam pemilu.

"Yang boleh maju hanya Si A, Si B, kemudiaan yang tidak diinginkan oleh penguasa kalau bisa jangan terjadi [maju]. Rasanya enggak sehat," ungkap AHY.

Dia merasa ada indikasi penguasa saat ini ingin menjegal pencapresan Anies Baswedan yang membawa narasi perubahan. Salah satu caranya, dengan 'mencuri' Partai Demokrat yang mendukung pencapresan Anies di Pilpres 2024.

Memang, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) soal kepengurusan Partai Demokrat. AHY meyakini PK oleh Moeldoko itu merupakan upaya untuk mencuri Demokrat yang kemudian menarik dukungan partai atas pencapresan Anies.

Masalahnya, Jokowi tetap mempertahankan Moeldoko sebagai bawahannya. Oleh sebab itu, AHY merasa secara tak langsung ada campur tangan Jokowi di upaya penjegalan Anies.

Oleh sebab itu, Luhut sempat menyebut AHY kampungan karena merasa Jokowi ingin menjegal pencapresan Anies Baswedan.

Luhut mengaku sangat kenal dengan Jokowi. Oleh sebab itu, dia menjamin Jokowi tak akan mau melakukan perbuatan yang tidak demokratis.

"Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali. Saya jamin itu. Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada. Jadi enggak usah bikin, bicara-bicara, kampungan itu, menurut saya," ujar Luhut seperti yang disiarkan kanal YouTube KompasTV, Jumat (21/7/2023)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper