Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih optimistis bahwa rencana pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat tercapai pada tahun 2024.
Jokowi menyampaikan hal itu usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/6/2023).
“Berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, ini sebenarnya sudah direncanakan pemerintah pada periode kedua ini agar pada 2024 ini sudah pada posisi 0 persen, kemiskinan ekstrem,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan bahwa pemerintah akan secara terukur untuk terus memantau perkembangan terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrem tersebut, mengingat rencana ini sempat terganggu akibat pandemi Covid-19.
“Kami akan kerja keras dan mati-matian, tetapi memang kami sempat terkendala karena Covid-19 hampir 2,5 tahun, tetapi saya masih meyakini pada 2024 kemiskinan ekstrem akan turun drastis,” ucapnya.
Menurutnya, saat ini langkah pemerintah telah terukur berkat penajaman sasaran melalui pemanfaatan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), konvergensi program, serta perbaikan kualitas implementasi program.
Baca Juga
“Karena nama dan alamat sudah ada ada semuanya, artinya kalau kita mau fokus ke sana, dan supaya kita tahu anggaran untuk bantuan sosialnya, apalagi anggaran kita ini besar sekali, setelah infrastruktur, di bawahnya bansos,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk berperan aktif dalam menggenjot langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem sehingga dapat merancang skenario yang tepat untuk menekan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi 0 persen.
“Artinya, kalau targetnya itu sudah kelihatan sangat mudah untuk menyelesaikan, memang ini perlu kerja yang terkonsolidasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) semuanya harus bersama, sama [mengentaskan kemiskinan ekstrem] ini bukan barang yang sulit, tetapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu,” pungkas Jokowi.
Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022 yang menyebut kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi 1,74 persen tetapi dari laporan Bank Dunia juga menyampaikan posisi Indonesia untuk kemiskinan ekstrem berada di angka 1,5 persen.
Adapun pada Maret 2022, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 2,04 persen, turun dari Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen.
Kendati demikian, upaya tersebut masih menghadapi tantangan. Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Tahun 2024, disebutkan bahwa terdapat 14 provinsi yang masih mengalami kenaikan jumlah penduduk kemiskinan ekstrem pada 2022.
Kenaikan terjadi di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua.
Tercatat, tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu di Papua, mencapai 10,92 persen dan di Papua Barat sebesar 8,35 persen.
Terkait layanan dasar, 20,4 persen rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses air minum layak, 39,5 persen belum mendapatkan aksess sanitasi layak, dan 40,5 persen penduduk miskin belum mendapatkan jaminan kesehatan.
Sementara itu, sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, pemerintah telah menyusun tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem, peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Sejalan dengan target kemiskinan ekstrem, pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun ke level 6,5 hingga 7,5 persen pada 2024.
