Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menyampaikan dibutuhkan intervensi strategis guna mendorong penurunan angka dari gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting) di Tanah Air.
Ma’ruf menekankan bahwa upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengejar target 14 persen pada 2024, mengingat prevalensi stunting di Indonesia terus menurun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.
Hal ini dia sampaikan saat membuka rapat pengarah dan pelaksanaan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Wapres, Kamis (25/5/2023)
“Kita harus bisa menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya. Untuk itu harus harus dilakukan intervensi strategis guna mendorong penurunan stunting lebih cepat lagi,” ujarnya, Kamis (25/5/2023).
Lebih lanjut, Wapres Ke-13 RI itu memerinci bahwa hingga saat ini terdapat wilayah-wilayah yang penurunan stunting-nya mengalami tren positif, mulai dari Sumatra Selatan (Sumsel) yaitu 6 persen, Kalimantan Selatan 6 persen, dan Kalimantan Utara yang saat ini menginjak angka 5 persen untuk prevalensi stunting.
“Jadi kalau kita mengacu pada [penurunan angka] 2,8 persen pertahun kita hanya bisa kalau biasa-biasa saja berarti hanya 5 persen lebih, padahal mestinya kita menurunkan itu 7,6 persen. Jadi, kalau berjalan biasa [target] 2024 itu hanya bisa terealisasi 16 persen tidak sampai 14 persen,” tuturnya.
Baca Juga
Oleh karena itu, dia melanjutkan bahwa untuk mencapai target tersebut maka diperlukan langkah-langkah taktis untuk merealisasikan target pemerintah mencapai prevelensi stunting 14 persen pada 2024.
Bahkan, Wapres asal Tangeran itu melanjutkan dalam setiap kunjungan kerja (kunker) dirinya melihat sejumlah Provinsi yang mengalami kenaikan angka stunting seperti Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Timur.
Sementara itu, dia menjabarkan untuk tingkat Kabupaten terdapat wilayah dengan tren yang baik, seperti Kabupaten Pidie di Aceh yang berada di angka 11,5 persen. Nagan Raya di angka 13,8 persen.
Kemudian, Mandailing Natal di Sumatra Utara dengan angka 13,5 persen, Simalungun 10,6 persen, Langkat dengan 12,9 persen, Fakfak di angka 10 persen, Nias Barat 11 persen.
Adapun, dia menyebut untuk Lampung Selatan masih di angka 15,9 persen, Kabupaten Solok di Sumatra Barat dengan 15,9 persen, Tanjung Jabung Timur 15,8 persen, Mojokerto di angka 15,2 persen, dan Merangin dengan capaian 15,2 persen, serta Banjar 13,8 persen.
“Jadi ada beberapa kabupaten yang trennya luar biasa, yang mestinya kita jadikan model dan bisa kita replikasi. Oleh karena itu, di dalam rapat ini kita nanti akan ada semacam mendengar laporan dari para menteri apa yang mewakili menteri dan juga kepala BKKBN oleh ketua pelaksana dari TPPS,” pungkas Ma’ruf menutup pembukaan rapat.
