Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menciptakan kerukunan di tengah potensi perbedaan Hari Raya Idulfitri 2023.
Menurutnya, baik mereka yang mengikuti Muhammadiyah maupun Pemerintah-Nahdlatul Ulama (NU) tentu akan tetap merayakan Lebaran 2023 pada 1 Syawal 1444 Hijriah.
Dia mengatakan, perbedaan hanya terjadi pada kriteria ketampakan hilal yang dianut oleh kedua belah pihak.
“Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya. Perbedaan waktu hari raya sama-sama berdasar hadist nabi,” ujarnya dalam akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Selasa (18/4/2023).
Mahfud mengimbau pemerintah daerah untuk bisa mengakomodasi penggunaan fasilitas publik bagi setiap masyarakat Islam yang akan menggunakannya meski Hari Raya Idulfitri berpotensi berbeda.
“Fasilitas publik seperti lapangan yg dikelola Pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat salat Idulfitri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang ingin menggunakannya,” jelas Mahfud.
Baca Juga
Seperti diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) memprediksikan adanya kemungkinan perbedaan penetapan awal Syawal 1444 Hijriah antara pemerintah dan organisasi Islam yang ada di Indonesia.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib mengatakan, perbedaan waktu Hari Raya Idulfitri 1444 H berpotensi terjadi karena posisi hilal pada 20 April 2023 masih belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yakni yakni ketinggian hilal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
Berdasarkan perhitungan ilmu astronomi, dikatakan Adib bahwa posisi hilal pada Kamis (20/4/2023) masih berada di ketinggian antara 1-2 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi di bawah 3 derajat. Maka, dapat disimpulkan bahwa posisi hilal masih jauh di bawah kriteria MABIMS.
“Berdasarkan posisi hilal tersebut akan dimungkinkan terjadinya perbedaan penetapan awal Syawal 1444 H karena pada hari itu hilal kemungkinan besar belum dapat dilihat,” ujarnya ketika dikonfirmasi Bisnis, Rabu (12/4/2023).
Namun, Adib menegaskan bahwa perhitungan astronomi tersebut tidak akan menjadi satu-satunya parameter untuk menetapkan 1 Syawal 1444 H. Pasalnya, Kemenag juga harus terlebih dahulu melaksanakan rukyatul hilal atau aktivitas mengamati visibilitas hilal dengan mata telanjang atau bantuan alat optik.
Setelah melakukan pemantauan, barulah Kemenag dapat melaksanakan Sidang Isbat Penetapan Awal Syawal 1444 H.
“Kami akan tetap menunggu hasil rukyatul hilal dan keputusan Sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama bersama para pimpinan Ormas Islam dan lembaga terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat (21/4/2023).
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, keputusan ini dicapai usai Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah melakukan hisab hakiki wujudul hilal pada 23 Desember 2022.
Berdasarkan pemantauan tersebut, diketahui bahwa tinggi bulan saat matahari terbenam di Yogyakarta pada Kamis (20/4/2023) telah menunjukan posisi yang berada di atas ufuk. Maka dapat dikatakan, hilal telah terlihat pada saat itu dan bulan Ramadan telah berganti menjadi Syawal.
