Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golkar menyatakan memiliki banyak kader yang siap menggantikan Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Sebagai informasi, pekan lalu Zainudin terpilih jadi wakil ketua umum 1 PSSI. Lantas, banyak desakan agar Zainudin mundur dari jabatan menpora.
Zainudin sendiri merupakan salah satu elite Partai Golkar. Artinya, jika nantinya dia akan mundur dari jabatan menpora maka kemungkinan besar penggantinya juga dari Partai Golkar.
Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan Golkar merupakan partai kader sehingga tak sulit mencari orang yang dirasa mampu jadi pejabat negara jika dibutuhkan.
"Jadi ketum dalam hal ini tidak terlalu gusar dan mencari siapa pengganti [Zainudin di jabatan menpora] karena Golkar itu partai kader dan sudah disiapkan untuk posisi-posisi apapun," jelas Tontowi saat dihubungi, Senin (20/2/2023).
Meski begitu, dia mengatakan tak tahu siapa sosok kader Golkar yang akan jadi pengganti Zainudin jika memang benar dia akan mundur dari jabatan menpora. Keputusan itu, lanjutnya, merupakan ranah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Selain itu, dia menyatakan urusan jabatan menteri juga hak prerogatif Presiden. Oleh sebab itu, menurutnya, Zainudin juga akan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasibnya di kabinet pemerintahan.
"Kita lihatlah nanti keputusan presiden seperti apa. Kalau enggak salah bakal ada pertemuan itu [antara Jokowi dan Zainudin]," ungkap Tantowi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengaku sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berfokus dalam menangani sepak bola.
Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan bersama Kepala Negara bersama dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum (Waketum) II PSSI Ratu Tisha Destria, dan para Exco PSSI di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (20/2/2023).
"Jadi, saya sudah dapat izin dari Bapak Presiden untuk konsentrasi dan fokus mengurus sepak bola,” ujarnya saat ditemui di Kantor Presiden, Senin (20/2/2023).
