Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PKB Pastikan Usulan Peleburan Dua Kementerian oleh Cak Imin Tak Terkait Reshuffle

PKB mengklaim tak ada hubungan antara usulan Cak Imin tentang peleburan Kementan ke Kemendes PDTT dengan wacana reshuffle oleh Jokowi.
PKB Pastikan Usulan Peleburan Dua Kementerian oleh Cak Imin Tak Terkait Reshuffle. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. JIBI/Bisnis - John Andi Oktaveri
PKB Pastikan Usulan Peleburan Dua Kementerian oleh Cak Imin Tak Terkait Reshuffle. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. JIBI/Bisnis - John Andi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim tak ada hubungan antara usulan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait peleburan Kementerian Pertanian (Kementan) ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan wacana perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, saat melakukan kunjungan kerja ke Bogor pada Jumat (23/12/2022), Jokowi mengatakan reshuffle mungkin dilakukan. Meskipun begitu, Kepala Negara tak memerinci kapan eksekusi rencana itu.

Dua hari sebelumnya, saat menyapa relawan di Agrowisata Tirta Kahuripan, Purwakarta, Cak Imin mengusulkan Kementan dilebur menjadi satu dengan Kemendes PDTT.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan konteks pembicaraan Cak Imin saat itu tak ada merujuk soal wacana reshuffle. Cak Imin, lanjutnya, mengusulkan itu karena sedang berbicara dengan masyarakat desa.

“Sebenarnya konteksnya beda. Gus Muhaimin ngomong di depan relawan desa,” jelas Syaiful saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Selain itu, menurutnya, masalah pertanian secara demografis dan geografis selalu berkaitan dengan desa. Oleh sebab itu, ada baiknya urusan pedesaan diintegrasikan.

“Karena itu enggak ada salahnya kita kira ke depan Kementan jadi tugas dan fungsi dari Kemendes,” ungkapnya.

Di samping itu, Syaiful mengatakan urusan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

“Jadi sangat subjektif karena jabatan menteri jabatan politik. Hari ini dia dilantik, besok dipecat, biasa, karena jabatan politik. Terlebih pembantu presiden,” jelasnya.

Belakangan, isu reshuffle belakangan sering kali dikaitkan dengan pilihan politik Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper