Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera membuka blokir PayPal dan beberapa game online yang banyak dimainkan di Indonesia.
PSI menilai pemblokiran tersebut bertentangan dengan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin memperkuat industri kreatif dan menjadikannya sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia.
“Pemblokiran yang dilakukan Kominfo hari ini menghambat perkembangan eSports di Indonesia dan mengganggu insan-insan kreatif kita yang menerima pembayaran menggunakan PayPal,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Sabtu (30/7/2022).
Mulai hari ini, Kominfo memblokir beberapa penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang belum mendaftar seperti Dota, Counter Strike, Origin, dan platform distribusi game Epic dan Steam. Selain itu, Kominfo juga memblokir Yahoo dan platform pembayaran PayPal.
Giring yang menjadi Ketua Panitia Piala Presiden eSports 2019 dan 2020 ini menjelaskan bahwa tindakan Kominfo membuat marah komunitas game Indonesia.
“eSports ini bukan sekedar permainan, tapi sudah menjadi rezeki untuk banyak orang. Ada atlet dan tim yang bisa kehilangan pekerjaannya jika Kominfo terus memblokir game-game itu,” jelasnya.
Baca Juga
Giring menuturkan, bahwa pemblokiran platform pembayaran PayPal juga membuat para pekerja kreatif Indonesia kesulitan menerima pembayaran dari luar negeri.
“Kebanyakan freelancer kita di Industri kreatif menggunakan PayPal untuk menerima pembayaran dari luar negeri. Jangan sampai ada insan kreatif yang kehilangan pendapatan di tengah perjuangan kita keluar dari krisis akibat pandemi," ujarnya.
Di sisi lain, PSI menyesalkan perlakuan berbeda yang diterapkan Kominfo dengan PSE raksasa seperti Google, Meta, atau Twitter. Giring melihat ada perlakukan berbeda karena mereka diberikan perpanjangan waktu.
Apabila Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2020 yang menjadi dasar pemblokiran PSE tidak bisa diterapkan secara adil dan justru merugikan industri kreatif Indonesia, PSI menyarankan untuk direvisi.
“Tujuan permen ini kan untuk kepentingan nasional. Kalau malah merugikan industri kreatif kita, saya usulkan untuk direvisi saja,” ungkapnya.
