Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kisah Kadin dan TNI Bahu Membahu Entaskan Krisis Air Bersih di Pulau Timor

Kadin Indonesia dan TNI melakukan kerja sama untuk mengentaskan krisis air bersih yang dirasakan warga eks Timor-Timur di Desa Noelbaki, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pulau Timor.
Kadin Indonesia dan TNI melakukan kerja sama untuk mengentaskan krisis air bersih yang dirasakan warga eks Timor-Timur di Desa Noelbaki, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pulau Timor / Istimewa
Kadin Indonesia dan TNI melakukan kerja sama untuk mengentaskan krisis air bersih yang dirasakan warga eks Timor-Timur di Desa Noelbaki, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pulau Timor / Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang (Kadin) Indonesia dan TNI melakukan kerja sama untuk mengentaskan krisis air bersih yang dirasakan warga mantan Timor-Timur di Desa Noelbaki, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kadin dan TNI menghadirkan sarana air bersih yang diresmikan langsung oleh Ketua umum Kadin Arsjad Rasyid yang didampingi oleh Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak.

Selain itu, Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan hadir pula dalam peresmian tersebut bersama dengan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.

Dikutip melalui siaran pers yang diterima, terdapat 16 sumur bor terbagi untuk 1.674 rumah tangga atau 10.522 jiwa bagi daerah yang mengalami krisis air bersih sudah hampir 20 tahun.

Sebanyak 16 sumur bor itu tersebar di lima kabupaten di Pulau Timor, yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, dan Kabupaten Belu. Banyak warga mantan Timor Timur menetap di daerah itu setelah memilih bergabung dengan Indonesia pasca-penentuan pendapat pada 1999.

Sekadar informasi, Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang, NTT merupakan satu di antara sekian desa di sana yang mengalami kesulitan air tidak hanya pada musim kemarau, tetapi juga pada musim hujan.

Maruli mengatakan, 16 sumur bor yang baru saja diresmikan merupakan kolaborasi ide bersama Letjen TNI Doni Monardo dan Arsjad Rasjid dari Energy Group pada 2021.

“Saat itu, tentu saja Maruli masih menjabat Pangdam IX/Udayana dan Doni Monardo masih menjabat Kepala BNPB. Pengerjaannya dilakukan oleh prajurit Kodam IX/Udayana mulai Desember 2021,” ujarnya, dikutip melalui rilis yang diterima, Selasa (12/7/2022)

Dia melanjutkan, di Kabupaten Kupang, misalnya, pemerintah membangun perumahan bagi warga eks Timor Timur, tetapi tidak dilengkapi fasilitas air bersih.

Bahkan, mereka juga kesulitan membangun sumur bor dengan harga paling rendah Rp30 juta. Kondisi itu memaksa mereka meninggalkan tempat tersebut. Bahkan, ada sebagian yang memilih pulang kampung ke negara Timor Leste.

Senada, Doni Monardo mengatakan bahwa krisis air bersih yang dialami warga eks Timor Timur dan masyarakat NTT menarik keprihatinannya.

Daerah itu selalu mengalami krisis air bersih setiap tahun. Selain sumber air yang minim, musim hujan juga berlangsung singkat, yaitu pada Desember hingga Maret.

”Dulu waktu masih taruna pada 1985, saya bertugas di Pulau Timor sehingga tahu kondisi itu. Agustus 2021, saya mendapat informasi dari media yang menyorot nasib warga eks Timor Timur, termasuk masalah air bersih. Bersama Pak Arsjad Rasjid, kami mulai melakukan hal ini,” tuturnya.

Menurut prajurit baret merah itu, persoalan air bersih menjadi pangkal berbagai masalah kesehatan di NTT, seperti tengkes atau stunting. Tengkes adalah anak dengan pertumbuhan tidak normal, baik berat maupun tinggi.

Selain persoalan gizi, sanitasi masyarakat juga menjadi faktor penentu kesehatan anak. Sanitasi yang baik harus didukung dengan ketersediaan air bersih yang mencukupi.

Menurut Studi Status Gizi Indonesia 2021, NTT menjadi daerah dengan prevalensi tengkes tertinggi nasional. Dari 22 kabupaten/kota, 15 daerah berada di zona merah (prevalensi di atas 30 persen) dan 7 daerah lainnya di zona kuning (20-30 persen). Tidak ada satu pun kabupaten/kota di NTT masuk zona hijau (10-20 persen), apalagi zona biru (di bawah 10 persen).

Daerah dengan prevalensi tengkes tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yakni 48,3 persen. Artinya, 48 dari 100 anak balita di daerah itu mengalami tengkes. Daerah itu memuncaki nomor satu tertinggi dari 246 kabupaten/kota di 12 provinsi yang menjadi prioritas penanganan secara nasional. Angka itu lebih dari dua kali lipat dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menoleransi pada kisaran 20 persen.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper