Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bidang kehormatan akan segera mengeluarkan surat teguran terhadap Masinton Pasaribu, Anggota Fraksi PDIP, karena berbicara ke publik, di wilayah yang bukan lingkup tanggung jawabnya.
Hal itu terkait pernyataan Masinton soal koalisi dengan PKS dan Demokrat (PD).
Masinton mengatakan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang menyebut PDIP kecil kemungkinan bekerja sama politik dalam pilpres dengan PKS dan Partai Demokrat, sebagai hanya pandangan pribadi.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai hal itu, Hasto mengatakan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan PDIP. Dia akan mendapatkan teguran.
"Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto menjawab wartawan di sela Festival Bakar Ikan Nusantara di Hall B, Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).
Hasto menegaskan, setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya.
Baca Juga
"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," katanya.
Sikap PDIP ditegaskan kembali oleh Hasto bahwa sulit membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik tersebut telah melihat seluruh kebijakan.
"Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerja sama. Ada yang berbeda," ujar Hasto.
Untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan PD dalam Pilpres, Hasto mengatakan pihaknya menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.
Di dalam pidato Rakernas PKS baeu-baru ini, banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi. PDIP bisa memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.
“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP, red), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada (kerja sama dengan, red) pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS, red),” urai Hasto.
“Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,” katanya lagi.
Begitupun halnya dengan Partai Demokrat.
Hasto mengatakan, aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat.
Pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP.
“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY,” ujarnya.
“Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti-kebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” kata Hasto.
Dikatakan, di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi, kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.
