Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan atau blak-blakan terkait krisis yang sedang terjadi saat ini. Dia bahkan mengatakan dunia tidak baik-baik saja.
Pernyataan tersebut diucapkan Jokowi saat Rakernas II PDI Perjuangan (PDIP) di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa (21/6/2022).
“Dunia dalam keadaan tidak mudah, beberapa krisis pernah kita alami, tetapi ini bertubi-tubi krisisnya. Krisis karena pandemi Covid-19 yang saat mau pulih [dihantam] adanya perang [Rusia vs Ukraina], kemudian merembet ke krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan. Makin kita tau [kondisi global] makin kita ngeri,” katanya, Selasa (21/6/2022).
Jokowi pun mengaku mendapatkan informasi bahwa ekonomi di 60 negara akan mengalami krisis hingga ambruk. Bahkan, dia mengatakan setidaknya 42 negara sudah dipastikan menuju kondisi tersebut.
“Siapa yang mau membantu mereka kalau sudah 42? Mungkin kalau 1—3 negara krisis bisa dibantu melalui lembaga internasional, tetapi kalau jumlahnya 42 dan apabila mencapai 60 negara. Kami tidak mengerti apa yang harus dilakukan sehingga berwaspada dan hati-hati adalah yang sangat diperlukan,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan bahwa terdapat 1—3 negara yang mengalami krisis dan tidak memiliki cadangan devisa sehingga mengakibatkan kesulitan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), melakukan impor pangan, melakukan impor energi, dan terjebak pinjaman utang luar negeri yang tinggi.
Baca Juga
Jokowi memberikan contoh harga pertalite di Indonesia masih Rp7.650, pertamax Rp12.500. Namun, dia menegaskan ini bukan harga sebenarnya.
"Ini adalah harga subsidi dan subsidinya besar sekali. Saya beri perbandingannya di Singapura harga bensin sudah Rp31.682, Jerman sudah Rp31.390, di Thailand sudah Rp20.878, sedangkan kita masih Rp7.650,” katanya.
Jokowi menilai subsidi yang terlampau besar tersebut dapat membangun Ibu Kota Negara (IKN) apabila dana sebesar Rp502 triliun dialokasikan ke pembangunan tersebut.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat dapat mengerti subsidi yang diberikan pemerintah untuk BBM dan pangan. Dia mengatakan tidak merasakan sangat beratnya persoalan saat ini membangun IKN sebesar Rp466 triliun, tetapi untuk subsidi.
"Namun, tidak mungkin tidak subsidi, akan ramai nantinya. Hitung-hitungan sosial politiknya juga dikalkulasi, ini yang rakyat juga harus tau,” ucap Jokowi.
