Bisnis.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menganggap foto Menteri BUMN Ercik Thohir di beberapa mesin anjungan tunai mandiri (ATM) masih wajar.
Menurut anggota Komisi VI DPR itu, foto Erick Thohir masih batas wajar, karena tidak menampilkan atribut kampanye atau semacamnya. Tidak seperti Anies Baswedan dalam program mudik DKI.
“Menurut saya masih dalam batas kewajaran dan etika. Kecuali penampilan gambar Menteri BUMN itu bernuansa kampanye pilpres seperti yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dalam program mudik, itu baru bisa disebut tidak etis bahkan cenderung manipulasi,” ujar Deddy Sitorus dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (18/5/2022).
Dia juga mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Erick Thohir merupakan komunikasi publik yang biasa dilakukan di kementerian atau sering dilakukan oleh kepala daerah.
Beberapa waktu ini Erick Thohir sering muncul di beberapa platform media sosial. Penampilan menteri BUMN ini menjadi polemik pro kontra di masyarakat,.
“Sah-sah saja orang berargumentasi tetapi fundamentalnya adalah apakah ada hukum dan kepatutan yang dilanggar? Itu yang seharusnya jadi perdebatan,” ujar Deddy.
Baca Juga
Menurutnya, Erick punya hak politik. Dan jabatan menteri itu jabatan politis, sehingga wajar mendapatkan keuntungan politik dari jabatan yang diembannya.
Soal kinerja, Deddy menilai bahwa Erick Thohir memiliki rekam jejak yang lumayan baik, terutama jika dilihat dari beberapa terobosan. Seperti merger usaha mikro yang banyak membantu masyarakat bawah.
“Kita lihat BUMN juga berkinerja baik dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi nasional serta transformasi bisnis beberapa BUMN dan penanganan BUMN bermasalah. Erick Thohir, selain memiliki leadership yang kuat, juga punya dream team yang kuat dalam sosok dua wakil menteri yang mumpuni,” tambah Deddy.
Baginya, Erick juga punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di BUMN. Misalnya bagaimana menyelesaikan masalah Garuda Indonesia secara tuntas, penyehatan BUMN Karya, memacu kinerja holding pangan dan penyehatan BUMN yang bermasalah.
