Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pentingnya mengambil kebijakan berbasis riset. Menurutnya, langkah tersebut dapat membuat kebijakan yang dilakukan lebih terukur.
Tito mencontohkan hal tersebut terlihat saat menghadapi pandemi Covid-19. Dalam situasi yang berdampak luas itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan riset survei serologi. Hasil dari riset itu menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia telah memiliki kekebalan kelompok (herd immunity).
“Sehingga kita membuat kebijakan untuk pelonggaran, ekonomi bisa bergerak. Termasuk juga pengambil kebijakan untuk boleh mudik yang sebelumnya tidak. This is why science is really important,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Kamis (21/4/2022).
Oleh karena itu, Tito menjelaskan bahwa peran lembaga riset sangat diperlukan untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis riset.
Kemendagri diakuinya dalam menjalankan kegiatan pemerintahan memiliki banyak hal yang dapat ditopang dengan riset dan inovasi. Paling tidak, riset dan inovasi tersebut dapat dilakukan dari segi tematik hingga menyangkut persoalan regional.
Untuk tematik sendiri, UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur 6 jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, 32 urusan lainnya telah didelegasikan kepada daerah yang masuk dalam urusan pemerintahan konkuren.
Baca Juga
Dalam konteks tersebut, imbuh Mendagri, daerah perlu mengoptimalkan urusan-urusan itu dengan kapasitas riset yang andal.
“Kita bisa melaksanakan riset untuk semua bidang-bidang ini. Misalnya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, itu pun masih pecahannya banyak sekali. Stunting misalnya, untuk kesehatan, tematik. Tapi juga selain tematik bisa juga yang individual problem, regional problem,” jelasnya.
