Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bantah Luhut, Survei IPO: Mayoritas Warga Tolak Pemilu Ditunda

Hasil survei IPO membantah klaim Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 juta masyarakat setuju penundaan Pemilu 2024.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 28 Maret 2022  |  12:14 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9/2021). Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik. - Antara
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9/2021). Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan mayoritas masyarakat sebesar 77 persen menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Hasil survei tersebut membantah klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa 110 juta masyarakat setuju penundaan Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah merinci sebanyak 46 persen tidak setuju dan 31 persen sangat tidak setuju dengan wacana ini. Sementara yang setuju dan sangat setuju pemilu ditunda hanya 24 persen.

"Jadi hasil survei kami dan beberapa survei lembaga lainnya menunjukkan angka ini kontradiktif dengan klaim Menko Luhut bahwa ada big data 110 juta masyarakat setuju penundaan pemilu," kata Dedi, Senin (28/3/2022).

IPO juga menanyakan kepada responden terkait wacana penambahan periode presiden menjadi tiga periode, hasilnya juga mayoritas menolak.

Sebanyak 61 persen tidak setuju dan sangat tidak setuju, sementara yang setuju hanya 39 persen. Jika wacana penambahan periode presiden dilakukan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengikuti Pemilihan Presiden untuk ketiga kalinya, mayoritas juga menyatakan tidak akan memilih Presiden Jokowi.

"Sebanyak 61 persen menyatakan tidak memilih dan pasti tidak memilih. Hanya 39 persen yang menyatakan akan memilih. Jadi memang kesadaran masyarakat akan demokrasi sudah cukup tinggi, sehingga mereka tidak akan memilih calon lebih dari dua periode," ujar Dedi.

Survei ini dilakukan pada periode 11-17 Maret 2022. Wawancara penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden. Dengan merujuk data populasi sebanyak 196.420 yang dimiliki IPO sejak periode survei di tahun 2019 s.d 2021. Dari total populasi tersebut terdapat 7.200 responden yang memungkinkan untuk menjadi responden hingga terambil secara acak sejumlah 1.220 responden yang dijadikan informan dalam penelitian periode ini.

Metode survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2,9 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi pemilu Luhut Pandjaitan Pemilu 2024

Sumber : Tempo.Co

Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top