Pemerintah Tanggung Jawab?
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani tak menampik bahwa penerapan PJJ menyebabkan hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa, baik secara spesifik maupun umum. Namun, bukan berarti PTM 100 persen bisa terus berlanjut di tengah meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron.
"Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" katanya melalui keterangan resminya, dikutip Jumat (28/1/2022).
Netty juga menyoroti tidak adanya pilihan yang diberikan kepada orang tua, apakah setuju anak mengikuti PTM atau memilih PJJ. Menurutnya, tidak adanya opsi PJJ seakan memaksa orang tua untuk mengirim anak ke sekolah di tengah kekhawatiran mereka.
"Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokes-nya longgar," ujarnya.
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyatakan bahwa sudah sepatutnya pelaksanaan PTM 100 persen dievaluasi kembali. Sebab, Omicron sudah terbukti menunjukkan adanya peningkatan infeksi pada anak-anak.
"Dampaknya pada anak-anak, kasus infeksi meningkat, tingkat hunian rumah sakit meningkat di semua negara. Sebelumnya tidak ada [kasus] kematian anak, anak masuk ruang ICU," katanya kepada Bisnis, Jumat (28/1/2022).
Dicky juga menegaskan, Omicron merupakan varian yang berbahaya karena masuk dalam variant of concern(VoC) yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Varian tersebut tidak ada bedanya dengan varian yang masuk VOC lainnya, seperti Alpha, Beta, Delta, Gamma sama-sama mampu memperburuk situasi pandemi Covid-19.
Adapun, terkait dengan dampaknya terhadap anak-anak menurut Dicky berpotensi meningkatkan risiko penyakit tertentu di masa depan, mulai dari diabetes hingga gangguan otak. Hal ini yang akhirnya membuat sejumlah negara memutuskan untuk menutup sekolah segera setelah ditemukannya kasus Omicron.
"Sekolah itu institusi vital strategis, penutupannya harus cepat jika terjadi sesuatu, pembukaannya juga diprioritaskan. Jangan seperti beberapa Pemda, sekolah pembukaan ditunda-tunda, tetapi mal dibuka duluan," tuturnya.
