Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahyudin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertimbangkan nama-nama putra daerah untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN sebagai bentuk penghargaan kepada warga lokal yang tidak kalah kapasitas maupun pengalaman.
Mahyudin menyampaikan aspirasi itu di depan pertemuan Kaukus Parlemen Kalimantan yang terdiri dari para anggota DPD dan DPR se-Kalimantan bertempat di rumah dinas Wakil Ketua DPD RI, Senin (24/1/2022).
Mahyudin, yang juga Anggota DPD asal Kaltim, mengatakan hingga kini dari semua nama yang digadang-gadang untuk menjadi calon Kepala Otorita IKN berasal dari luar Pulau Kalimantan. Beberapa nama di antaranya mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan mantan menteri Ristek Bambang Brodjonegoro serta mantan Dirut Wijaya Karya, Tumiyana.
Menurutnya, kalau Kepala Otorita IKN nantinya dari putra daerah maka warga Kalimantan merasa 'punya muka' dan merasa mendapat penghargaan meskipun pada akhirnya keputusan ada di tangan Presiden Jokowi.
“Janganlah nama yang sering keluar itu dibawa-bawa terus. Kalau di Jakarta, di Jakarta sajalah. Jangan dibawa ke tempat kami. Di Jakarta juga baru satu periode. Tidak usahlah saya sebut nama,” ujarnya tanpa menyebut nama yang bersangkutan.
Pada kesempatan itu, Mahyudin juga menegaskan sikapnya soal pernyataan seorang praktisi media Edy Mulyadi yang menyebut pemindahan ibu kota ke Kalimantan sebagai keputusan pemerintah yang tidak tepat karena lokasinya jauh. Bahkan Edy Mulyadi menyebut pulau itu sebagai tempat jin buang anak yang tidak pantas jadi ibu kota.
Baca Juga
Mahyudin mengaku tersinggung dengan pernyataan itu dan meminta polisi mengusut kasus penghinaan tersebut. Dia juga mendukung upaya sejumlah pihak melaporkan Edy Mulyadi ke aparat hukum untuk diusut tuntas.
“Saya juga meminta pak Kapolri untuk mengawal kasus itu,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Koalisi Pemuda Kalimantan Timur juga menyampaikan sikap terkait pernyataan praktisi Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak.
“Kami tidak menerima dan mengutuk keras dan menyatakan Edy Mulyadi sangat menghina masyarakat Kaltim,” menurut pernyataan lembaga swadaya masyarakat itu. Karena itu LSM itu melaporkan secara hukum atas tindakan yang melukai hati rakyat Kalimantan tersebut.
“Kami meminta polisi segera menangkap dan memproses hukum Edy Mulyadi,” menurut pernyataan itu.
Turut hadir pada acara itu Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi III DPR Rudi Mas’ud serta sejumlah anggota DPD Kalimantan seperti Martin Billa (Kaltara), Zainal Arifin (Kaltim), Muhammad Rahman DPD (Kalteng), dan Maria Goreti (Kalbar).
