Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Komisi B DPRD DKI fraksi PKS Abdul Aziz menilai keputusan pemerintah pusat dalam memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara belum sangat diperlukan saat ini.
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya fokus terhadap masalah kemiskinan yang meningkat dan mengamplifikasi kontribusi masyarakat hingga menjadi motor yang tangguh dalam menggerakkan kembali perekonomian.
"Masyarakat lagi susah. Apalagi saat pandemi kemiskinan meningkat. Jadi, saya kira urgensinya belum ada untuk membuat Ibu Kota," kata Aziz kepada wartawan di DPRD Jakarta, Senin (24/1/2022).
Selain itu, pemindahan tersebut memakan biaya yang tidak sedikit dari APBN tahun anggaran 2022, yakni lebih dari Rp413 triliun.
Biaya tersebut bersumber dari skema pembiayaan utama berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, BUMN, dan BUMD, dan APBN.
Dari skema KPBU dianggarkan senilai Rp252,5 triliun (54,2 persen), investasi swasta, BUMN, dan BUMD Rp123,2 triliun (26,4 persen), dan APBN senilai Rp88 triliun (19,4 persen).
Baca Juga
Pada Senin (17/1/2022), dalam situs resmi ikn.go.id sempat tertulis bahwa 53,5 persen biaya pembangunan ibu kota baru berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sisanya gabungan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah menyepakati penggunaan istilah Nusantara sebagai nama Ibu Kota negara yang baru. Istilah yang kerap digunakan hingga saat ini adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
