Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Korupsi Pengadaan Satelit: Kejagung Ungkap Pihak yang Bertanggungjawab

Kejagung mengungkap pihak yang harus bertanggungjawab atas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 16 Januari 2022  |  16:38 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (14/1/2022), memberi keterangan terkait penyidikan proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan). JIBI - Bisnis/Jaffry Prabu
Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (14/1/2022), memberi keterangan terkait penyidikan proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan). JIBI - Bisnis/Jaffry Prabu
Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan pihak yang harus bertanggungjawab atas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2015-2021.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung Supardi menegaskan bahwa pihak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Pertahanan periode 2015-2021.
"Jadi bukan level menteri lah ya, tapi di bawahnya. Kan kalau menteri itu hanya MoU [nota kesepahaman] kalau ada," tutur Supardi kepada Bisnis, Minggu (16/1).
Secara terpisah, Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga menjelaskan bahwa pejabat KPA di Kementerian Pertahanan merupakan jabatan satu tingkat di bawah Menteri Pertahanan. Menurut Boyamin, pejabat KPA pada Kementerian Pertahanan itu dipegang oleh eselon I.
Boyamin juga menduga penandatanganan kontrak proyek pengadaan satelit itu dilakukan oleh eselon satu yang diduduki nonsipil. Maka dari itu, menurut Boyamin, perkara tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan masyarakat sipil dengan anggota militer atau biasa disebut perkara koneksitas.
"Itu yang megang KPA kan setingkat Dirjen, jadi infonya nonsipil," kata Boyamin.
Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kejagung satelit kemenhan
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top