Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Simak! Imbauan Mendagri ke Pemda untuk Bendung Varian Omicron

Mendagri Tito Karnavian menyatakan penegakkan Prokes penting, mengingat adanya varian baru Omicron yang telah terdeteksi masuk ke Indonesia.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 28 Desember 2021  |  10:51 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. - kemendagri.go.id
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. - kemendagri.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah menegakkan protokol kesehatan (Prokes) untuk mencegah penyebaran Covid-19 varian Omicron selama momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Tito Mengatakan apapun varian virusnya, prokes seperti mengenakan masker menjadi kunci untuk menghadapi pandemi. Menurutnya, penegakkan Prokes penting, mengingat adanya varian baru Omicron yang telah terdeteksi masuk ke Indonesia. 

"Apapun juga variannya, apapun juga penularannya, nomor satu adalah protokol kesehatan. Jadi pakai masker, itu tolong tekankan betul berulang-ulang, pakai masker nomor satu,” kata Mendagri saat konferensi pers usai menggelar rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19 saat Nataru serta Penanganan Pandemi, secara virtual di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (27/12/2021). 

Mendagri meminta agar kepala daerah tidak lengah dan terus mengampanyekan penerapan Prokes secara masif. Meski indikator kasus Covid-19 di Indonesia terbilang melandai, masyarakat harus tetap waspada terhadap ancaman virus tersebut. 

Mendagri mengatakan, momen Nataru berpotensi menimbulkan kerumunan dan membuat tingginya mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu diwaspadai, salah satunya dengan menegakkan Prokes.

Mendagri sendiri telah menerbitkan Surat Edaran kepada kepala daerah yang berisi sejumlah strategi dalam menghadapi pandemi saat momen Nataru. 

Mendagri meminta agar kepala daerah segera menerbitkan peraturan turunan dari Surat Edaran tersebut. Peraturan turunan itu harus disertai sanksi bagi para pelanggar. Mendagri menekankan, Kemendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah akan melakukan pengawasan terhadap penerbitan regulasi tersebut. 

“Karena Dirjen Otda mengurusi peraturan kepala daerah, ini mana (gubernur) yang tidak mengeluarkan (peraturan kepala daerah). Cukup gubernur saja yang mengeluarkan (peraturan kepala daerah), (jumlahnya) 34 ya, karena kalau gubernur (yang mengeluarkan) berarti semua berlaku (untuk) satu provinsi itu,” ujar Mendagri. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mendagri Virus Corona Covid-19 omicron
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top