Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani merasa heran lantaran politisi Partai Gerindra Fadli Zon masih saja melayangkan kritik pedas terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat ini masuk koalisi dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Dia menilai masuknya Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi Ma'ruf amin adalah sesuatu yang sejak awal disesali oleh aktivis Barikade 98.
"Kami bahkan menilai sejak awal tidak ada manfaatnya sama sekali masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin," ujar Benny Rhamdani dalam keterangan resmi, Rabu (17/11/2021).
Pasalnya, kata dia, ada saja politisi Gerindra yang tetap melakukan serangan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun kini Prabowo sudah dilantik sebagai Menhan RI.
Dia mengatakan Fadli Zon terus melakukan serangan kepada pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI periode kedua hingga saat ini.
Bukan itu saja, Benny menilai serangan-serangan Fadli Zon ini adalah serangan yang mengarah kepada pribadi Jokowi. Padahal, Barikade 98 menghormati siapapun termasuk kepada partai politik yang bukan menjadi bagian pendukung pemerintah.
"Kami ingin buktikan, hingga hari ini kami tidak pernah mempersoalkan kritik Partai Demokrat, tidak pernah mempersoalkan kritik dari PKS. Tidak pernah kami mengomentari kritik-kritik partai yang tidak menjadi bagian pemerintah," tegas Benny.
Benny pun menjelaskan alasan pihaknya harus mempersoalkan sikap Fadli Zon tersebut. Menurutnya, hal yang dilakukan Fadli sangat tidak etis lantaran dia masih menjabat sebagai kader Partai Gerindra.
Apalagi, kini Gerindra serta Prabowo menjadi bagian koalisi pemerintah. Logikanya, kata dia, ketika sudah menjadi bagian koalisi harus memberikan dukungan penuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah.
Ketika pimpinan parpol sudah memutuskan masuk ke dalam koalisi pemerintah, lanjutnya, sikap politik partai maupun seluruh jajaran pengurus dan kader partai wajib memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
"Jadi tidak hanya konsekuensi logis tapi secara moral dan etis, siapapun partai politik sekali pun awalnya oposisi atau bukan bagian dari pihak pemenang dalam Pilpres, tapi ketika dia menyatakan bergabung dalam koalisi, maka wajib hukumnya untuk memberikan dukungan penuh kepada program-program Pemerintah," ucapnya.
