Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RI dan Filipina Loloskan Resolusi PBB Lindungi Pekerja Migran Perempuan

Selama pandemi terjadi pada tahun lalu, alur remitansi ke Indonesia dari 22 negara menurun tajam sebesar 17,3 persen.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 14 November 2021  |  11:32 WIB
Petugas perlindungan tenaga kerja (kanan) mendampingi sejumlah pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia di Pelabuhan Internasional PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Sabtu (7/3/2020). Otoritas imigrasi Malaysia mendeportasi 30 pekerja migran Indonesia yang sudah menyelesaikan masa hukumannya dan ditahan di kamp orang asing Machap Umboo Melaka, kembali ke tanah air lewat Pelabuhan Dumai. ANTARA FOTO - Aswaddy Hamid
Petugas perlindungan tenaga kerja (kanan) mendampingi sejumlah pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia di Pelabuhan Internasional PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Sabtu (7/3/2020). Otoritas imigrasi Malaysia mendeportasi 30 pekerja migran Indonesia yang sudah menyelesaikan masa hukumannya dan ditahan di kamp orang asing Machap Umboo Melaka, kembali ke tanah air lewat Pelabuhan Dumai. ANTARA FOTO - Aswaddy Hamid

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia bekerjasama dengan Filipina berhasil meloloskan resolusi "Violence Against Women Migrant Workers" di PBB untuk perlindungan pekerja migran perempuan, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan pernyataan dari Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York, resolusi ini merupakan resolusi dua tahunan yang didorong oleh Indonesia bekerjasama dengan Filipina, yang didukung oleh 50 negara dan disahkan secara konsensus oleh seluruh anggota PBB.

Pada tahun ini resolusi itu difokuskan pada perlindungan terhadap pekerja migran perempuan di masa pandemi Covid-19, termasuk memastikan komitmen negara melindungi hak-hak kesehatan para pekerja migran perempuan. Hal itu termasuk akses pada pelayanan kesehatan dan vaksin Covid-19.

Resolusi tersebut sangat penting untuk diimplementasikan mengingat para pekerja migran bekerja di sektor penting yang tetap bekerja selama masa pandemi.

"Perlindungan pekerja migran, termasuk pekerja migran perempuan menjadi prioritas tinggi di agenda Pemerintah RI dan juga di PBB. Selain peran mereka di sektor esensial, kontribusi devisa yang mereka hasilkan juga penting untuk pertumbuhan dan pemulihan pasca pandemi," kata Deputi Wakil Tetap dan Kuasa Usaha Ad Interim PTRI New York Duta Besar Mohammad K. Koba, dikutip dari Antara, Minggu (14/11/2021).

Selama pandemi terjadi pada tahun lalu, alur remitansi ke Indonesia dari 22 negara menurun tajam sebesar 17,3 persen. Selain itu, banyak pekerja migran yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemic. Hal ini akhirnya berdampak pada penghidupan keluarga buruh migran dan ekonomi di wilayah pedesaan.

Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja juga berdampak pada sejumlah isu keimigrasian dan kekonsuleran. Resolusi PBB tentang pekerja migran perempuan itu telah dimulai oleh Indonesia dan Filipina sejak 1993, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran para negara anggota PBB mengenai pentingnya penghormatan hak pekerja perempuan dan keluarganya, terutama perlindungan dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pengesahan resolusi itu diperkuat pengakuan global atas kepemimpinan Indonesia di forum internasional, terutama di bidang perlindungan pekerja migran.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

resolusi pbb pekerja migran Covid-19

Sumber : Antara

Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top