Bisnis.com, JAKARTA--Angkatan Laut Amerika Serikat memecat komandan, pejabat eksekutif, dan para awak kapal selam bertenaga nuklir yang menabrak gunung bawah laut pada 2 Oktober lalu dengan alasan insiden itu dapat dicegah.
Komandan Kapal, Cameron Aljilani dan dua lainnya dicopot dari posisi mereka menyusul penyelidikan atas kecelakaan di Laut China Selatan yang disengketakan.
Akibat kecelakaan itu kapal USS Connecticut terpaksa berlayar di permukaan selama seminggu untuk mencapai pangkalan militer di Guam.
“Penilaian yang baik, pengambilan keputusan yang bijaksana dan kepatuhan terhadap prosedur yang diperlukan dalam perencanaan navigasi, pengawasan dan manajemen risiko dapat mencegah insiden tersebut,” menurut pernyataan Armada ke-7 yang berbasis di Pasifik barat dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Aljazeera.com, Jumat (5/11/2021).
Setelah penilaian kerusakan di Guam, kapal akan kembali ke pangkalan kapal selam AS di Bremerton, Washington untuk perbaikan.
Pekan lalu Angkatan Laut mengatakan penyelidikan menunjukkan bahwa kapal selam itu menabrak "gunung bawah laut" yang belum dipetakan saat berpatroli di bawah permukaan.
Baca Juga
Sebelas pelaut terluka dalam kecelakaan itu. Menurut laporan, kecelakaan itu merusak tangki pemberat kapal selam, akan tetapi pembangkit nuklirnya tidak rusak.
Angkatan Laut AS secara teratur melakukan operasi di kawasan itu untuk menantang klaim teritorial yang disengketakan China di pulau-pulau kecil dan terumbu karang. Untuk sementara Aljilani digantikan oleh seorang komandan.
Selama berminggu-minggu, penyebab insiden itu tetap menjadi misteri. Angkatan Laut AS awalnya mengatakan bahwa kapal selam itu menabrak "objek" saat berada di bawah air di perairan internasional.
USS Connecticut adalah kapal selam serang cepat kelas yang memiliki 140 awak, termasuk 14 perwira, pada saat kejadian.
Angkatan Laut mengatakan kapal jenis Seawolf itu "tenang, cepat, dipersenjatai dengan baik, dan dilengkapi dengan sensor canggih". Mereka juga memiliki delapan tabung torpedo.
Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur air yang paling disengketakan dan signifikan secara ekonomi di dunia.
China mengklaim hampir seluruh wilayah di bawah garis sembilan putus-putusnya yang kontroversial dan telah membangun pulau-pulau buatan dan mendirikan pos-pos militer dalam beberapa tahun terakhir. Malaysia, Brunei, Vietnam dan Filipina juga mengklaim bagian dari laut, seperti halnya Taiwan.
AS telah melakukan apa yang disebutnya operasi "kebebasan navigasi" di Laut Cina Selatan untuk menegaskan hak dan kebebasan navigasi sesuai dengan hukum internasional.
Akan tetapi ketegangan di kawasan itu meningkat sejak 2016 ketika Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag menolak sembilan garis putus-putus China dan memutuskan bahwa Beijing tidak memiliki hak bersejarah atas Laut China Selatan setelah Filipina menentang klaim dan tindakan Beijing atas jalur air yang disengketakan itu.
