Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PKS: RUU IKN Bukan Prioritas, Pemerintah Punya Empat PR Harus Diselesaikan

PKS memandang belum saatnya memaksakan diri membahas RUU IKN mengingat prioritas sekarang adalah pemulihan ekonomi,
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 06 Oktober 2021  |  18:00 WIB
Desain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta  -  Twitter
Desain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta - Twitter

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menyerahkan surat presiden terkait RUU Ibu Kota Negara (IKN) kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Badan Legislasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf memandang pembahasan RUU tersebut tidak mendesak dibicarakan saat ini.

“Kami memandang belum saatnya memaksakan diri membahas RUU IKN mengingat prioritas kita sekarang adalah pemulihan ekonomi,” katanya melalui pesan instan, Rabu (6/10/2021).

Bukhori membeberkan terkait empat isu krusial yang berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dituntaskan. Semuanya adalah pengangguran, penyediaan lapangan kerja, ekonomi, dan penegakan hukum.

Pertama, Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 202 menyebut pandemi Covid-19 membuat angka pengangguran semakin meningkat. Peningkatan pengangguran terbesar terjadi pada kelompok masyarakat yang berusia 20-29 tahun.

Secara rinci, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan sebesar 3,36 persen dibandingkan tahun lalu yang sebelumnya berada di angka 14,3 persen pada penduduk usia 20-24 tahun.

Sementara, kenaikan TPT terbesar kedua terjadi pada penduduk usia 25-29 tahun, yakni meningkat 2,26 persen dibandingkan tahun 2020, yakni sebesar 7 persen.

Kedua, masih merujuk pada data yang sama, Bukhori menyebut angka pengangguran terbuka lulusan universitas mencapai 999.543 atau hampir satu juta jiwa. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 824.912 jiwa. Sementara, lulusan SMA masih bertahan sebagai penyumbang angka pengangguran terbesar, yakni 2,3 juta jiwa.

“Data ini menyingkap fakta bahwa mereka yang berhasil menamatkan pendidikan SLTA, bahkan kuliah tidak serta merta terjamin dalam memperoleh pekerjaan. Padahal, pemerintah semestinya bisa menjamin penyediaan lapangan kerja yang masif agar sumberdaya terdidik kita bisa diberdayakan secara optimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan perlu digarisbawahi, penyediaan lapangan kerja ini harus diprioritaskan bagi warga pribumi, bukan untuk tenaga kerja asing,” jelasnya.

Ketiga, persoalan ekonomi. Bukhori menuturkan, bahwa PKS memahami pandemi telah berdampak sangat keras bagi sektor ekonomi, khususnya pada aspek penerimaan negara.

Hal ini yang ditengarai sebagai alasan pemerintah untuk membentuk regulasi baru soal perpajakan melalui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) demi mengerek pendapatan negara dari pajak.

Namun, PKS bersikap menolak RUU ini lantaran berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat.

“RUU ini berpotensi memberatkan rakyat kecil lantaran tarif PPN dirancang agar naik, serta kebutuhan pokok seperti sembako dan jasa pelayanan publik lainnya bisa dikenakan pajak sewaktu-waktu. Namun mirisnya, para konglomerat pengemplang pajak justru akan diampuni melalui Tax Amnesty sebagaimana diatur dalam RUU ini,” ucapnya.

Keempat, soal penegakan hukum. PKS menyesalkan vonis bengkok yang dijatuhkan majelis hakim tipikor bagi terdakwa korupsi bansos eks Mensos Juliari maupun terdakwa kasus suap eks Jaksa Pinangki karena sulit diterima akal sehat.

Nahasnya, tidak hanya majelis hakim yang bermasalah, putusan jaksa yang enggan mengajukan tuntutan maksimal bagi kedua koruptor tersebut juga patut dipersoalkan.

“Kedua preseden ini cukuplah menjadi bukti yang menunjukkan coreng pada wajah sistem hukum di Indonesia. Hingga kini, kami masih menagih komitmen pemerintah untuk menegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ucapnya.

Keempat persoalan menurut Bukhori mengundang atensi serius dari masyarakat dan sangat dinanti penyelesaiannya. Sebuah undang-undang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap, minimalnya, keempat isu utama tersebut.

Di sisi lain, pemindahan Ibu Kota bukan sekadar memindahkan bangunan fisik, melainkan juga sistem. Menurutnya, pemindahan sistem ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar lantaran berkorelasi dengan budaya, sikap, infrastruktur, dan suprastruktur.

“Pemerintah perlu mengedepankan akal sehat dan kebijaksanaan terkait pemindahan Ibu Kota negara. Sah-sah saja pemindahan Ibu Kota dilakukan sepanjang mempertimbangkan momentum yang tepat. Namun pertanyaannya, apakah itu menjadi prioritas kita, khususnya saat negara sedang mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi?” pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr pks Ibu Kota Dipindah
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top