Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan studi kelayakan untuk mengembangkan infrastruktur digital negara dengan bantuan pendanaan dari Prancis senilai US$190 juta.
Studi kelayakan yang dilakukan perusahaan konsultan telekomunikasi Sofrecom bertujuan untuk menegaskan kebutuhan pemerintah Indonesia secara tepat dan mengusulkan solusi teknis yang memadai.
Kedutaan Besar Prancis di Jakarta melalui pernyataan mengatakan proyek tersebut akan dibiayai oleh pinjaman langsung dari Kementerian Keuangan Prancis dan instansi perbankan Prancis yang dijamin oleh Bpifrance Assurance Export.
"Hari ini, langkah penting baru saja diambil, karena kami telah menandatangani protokol keuangan yang memungkinkan pembiayaan dan menentukan modalitas pembiayaan tersebut. Batu pertama virtual ini diperlukan untuk mengambil langkah-langkah berikut, termasuk peluncuran penawaran tender," seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (16/9/2021).
Beberapa perusahaan Prancis sudah dikerahkan untuk ikut dalam penawaran tender mendatang. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan dan pengetahuan Prancis di bidang ini, demi kemandirian dan keamanan data yang lebih baik, serta akses digital yang lebih baik bagi seluruh warga negara.
Upaya memperkuat infrastruktur e-government semakin tinggi seiring dengan tuntutan pelayanan publik di masa pandemi.
Indonesia juga dhadapkan dengan tantangan digital seperti menempatkan informasi pada tingkat yang sama dalam administrasi, rasionalisasi investasi pemerintah dalam teknologi digital, dan memberi akses universal ke alat-alat ini di seluruh negeri yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, yang tersebar di tiga zona waktu.
