Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pengurangan kemiskinan ekstrem sudah menjadi agenda prioritas pemerintah. Dia mengumpulkan para menteri melakukan rapat terbatas terkait pemberdayaan untuk fokus pada program-program di 35 kabupaten yang merupakan wilayah prioritas 2021.
Ma’ruf memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Rapat fokus pada program yang berkaitan dengan pemberdayaan. Indonesia ditargetkan bebas dari kemiskinan ekstrem di akhir masa jabatan Joko Widodo-Ma’ruf.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyampaikan catatan bahwa program pemberdayaan di kementerian/lembaga yang didanai oleh APBN cukup besar. Identifikasi yang dilakukan oleh Sekretariat TNP2K, anggaran keseluruhan untuk program/kegiatan pemberdayaan yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem di tahun 2021 mencapai Rp170 triliun.
Ini termasuk program pemberdayan dalam rangka membantu UMKM, pelatihan dan vokasi, serta padat karya sekitar Rp96,98 triliun. Belum lagi ada anggaran program pengurangan beban pengeluaran untuk pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui bansos dan subsidi yang mencapai Rp272,12 triliun dalam APBN 2021.
“Dengan besarnya anggaran tersebut, maka isu utamanya bukan soal ketersediaan anggaran, namun bagaimana memastikan program/anggaran dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem,” katanya saat rapat dikutip dari keterangan pers, Rabu (15/9/2021).
Baca Juga
Ma’ruf menjelaskan bahwa agar program-program tersebut efektif, dia meminta agar ada dua hal yang harus dipastikan. Program diarahkan pada kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan ketepatan sasaran kelompok masyarakat miskin ekstrem serta meningkatkan kualitas implementasi program.
Dia menyadari anggaran untuk pelaksanaan program tahun ini telah dialokasikan. Tapi harapannya bisa tetap dapat diusahakan untuk diarahkan pada 35 kabupaten prioritas.
“Karena ini sudah menjadi arahan Presiden. Selanjutnya untuk tahun 2022, akan diperluas lokasi prioritasnya untuk 212 Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Sesuai arahan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas pada tanggal 21 Juli, tahun ini upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 provinsi
Tiap provinsi dipilih 5 kabupaten prioritas, sehingga total berjumlah 35 Kabupaten yang mewakili 20 persen atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta jiwa total jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
