Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan pihaknya terus aktif melakukan koordinasi dengan Legislatif untuk segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan terkait dengan RUU PDP di Indonesia, Kemominfo terus aktif melakukan koordinasi dengan pihak DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU PDP.
Dia menyebutkan, hingga saat ini penyusunan RUU PDP telah melewati beragam proses pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan lintas sektor.
“Kami optimis bahwa melalui pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang nantinya dapat mendorong penguatan ekosistem digital di Indonesia,” kata Dedy, Senin (6/9/2021).
Sekadar informasi, masyarakat beberapa waktu ke belakang terus dihebohkan dengan dugaan kebocoran data mulai dari kebocoran data BPJS Kesehatan pada Mei 2021, data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin dengan total 279 juta data bocor.
Selain itu, terjadi juga kebocoran data Cermati dan Lazada pada akhir 2020. Di dalamnya, ada data yang diperjualbelikan dari cermati.com sebanyak 2,9 juta pengguna yang diambil dari kegiatan 17 perusahaan, sebagian besar kegiatan finansial.
Sementara itu, Lazada mengalami kebocoran sebanyak 1,1 juta data. Adapun, pihak Lazada mengatakan bahwa insiden terkait keamanan data di Singapura itu, melibatkan database khusus Redmart yang di-hosting oleh penyedia layanan pihak ketiga.
Tidak hanya itu, ramai beredar mengenai penjualan data nasabah BRI Life hingga dua juta nasabah dengan harga US$7.000 atau sekitar Rp 101,6 juta. Unggahan tersebut dibeberkan akun Twitter @HRock pada Juli 2021.
Sebelumnya, pada Mei 2020 juga ramai jutaan akun pengguna e-commerce Tokopedia diduga telah bocor. Bahkan, pemilik akun twitter @underthebreach menyebut aktor peretas telah menjual database Tokopedia sejumlah 91 juta akun seharga US$ 5.000 di darkweb. Adapun pihaknya mengklaim aksi peretasan telah dilakukan sejak Maret 2020.
Terakhir, adanya kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana akun @underthebreach pada Mei 2020 menyebutkan peretas telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia yaitu data nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI menyangkut perlindungan data masyarakat. Di masa sidang ini, DPR RI tengah mengebut penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
“Maka kami juga mengharapkan keseriusan pemerintah dalam proses pembahasan RUU PDP agar bisa segera disahkan sebagai jaminan perlindungan terhadap data-data milik rakyat,” ungkapnya.
