Kemenlu Raih Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan 2020

Bisnis.com, JAKARTA -

Dikutip dari keterangan pers pada Kamis (8/7/2021), pemberian opini WTP ini didukung oleh hasil pemeriksaan BPK berbasis risiko atau risk based audit (RBA) dengan prosedur pemeriksaan terkait pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan negara. Hal ini termasuk langkah-langkah yang diambil dalam menangani Covid-19.

Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan keyakinan atas bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, BPK berpendapat Laporan Keuangan Kemlu menyajikan secara wajar semua hal yang material.

Pada 2020, Kementerian Luar Negeri menjalankan beberapa kebijakan signifikan, antara lain refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Pandemi membawa dampak yang berat di berbagai aspek, termasuk kompleksitas tambahan bagi upaya perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Kemlu mencatat kasus yang ditangani meningkat tajam secara masif dalam waktu bersamaan hampir di seluruh Perwakilan RI di luar negeri.

Berdasarkan catatan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, saat ini Indonesia memiliki 129 perwakilan yang menjalankan fungsi kekonsuleran.

Jumlah kasus yang ditangani perwakilan rata-rata mencapai 24.000 kasus per tahunnya. Namun, sejak 2020 jumlahnya meningkat 2 kali lipat.